Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pengembangan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sebagai strategi utama mendorong hilirisasi mineral dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Proyek ini merupakan hasil kolaborasi Grup MIND ID, PT Industri Baterai Indonesia (IBI), dan konsorsium Huayou (HYD), yang diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan daya saing industri nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai dan kendaraan listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah secara konsisten mendorong pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi, mulai dari pertambangan nikel, smelter, high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai.
Menurut Bahlil, nilai investasi proyek ekosistem baterai ini diperkirakan mencapai US$ 7 miliar hingga US$ 8 miliar. Pemerintah pun terus melanjutkan pengembangan fasilitas baterai yang pada tahap awal telah beroperasi sejak 2023 dengan kapasitas 10 gigawatt (GW).
“Ke depan, kapasitas tersebut akan ditingkatkan dengan tambahan sekitar 20 GW, sehingga Indonesia memiliki posisi yang semakin kuat dalam rantai pasok global industri baterai dan kendaraan listrik,” ujar Bahlil usai penandatanganan Framework Agreement oleh konsorsium ANTAM–IBI–HYD, Jumat (31/1).
Bahlil menegaskan, hilirisasi mineral melalui pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Indonesia, lanjut Bahlil, memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya nikel yang melimpah. Bahan baku tersebut nantinya akan dipasok oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) yang berkolaborasi dengan konsorsium dalam proyek ini.
Dalam skema kerja sama tersebut, pemerintah menargetkan kepemilikan mayoritas tetap berada di tangan negara, dengan porsi di atas 50 persen, bahkan berada di kisaran 60–70 persen.
“Ini adalah implementasi nyata dari Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan alam harus dikelola oleh negara dan diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi sekaligus membangun kemandirian industri dan teknologi baterai di dalam negeri.
“Sejak awal, misi utama IBC adalah menyukseskan proyek Dragon dan Titan. Kerja sama dengan Huayou ini merupakan kelanjutan dari proyek Titan, setelah sebelumnya bermitra dengan LG. Kami ingin memastikan hilirisasi ini benar-benar memberikan nilai tambah optimal bagi Indonesia,” ujar Aditya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan kapasitas produksi, tetapi juga pada transfer teknologi, penguatan penguasaan teknologi baterai, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia nasional.
“Harapannya, kerja sama ini menjadi learning curve bagi Indonesia, sehingga ke depan kita tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi baterai dengan teknologi yang dikuasai sendiri,” pungkasnya.**
