Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rico Ananta.
TANGERANG, BANTEN – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menggelar rapat koordinasi guna memperkuat pengawasan dan menjamin keamanan relawan United States Peace Corps (USPC) yang bertugas di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Rapat yang digelar pada Senin (14/7/2025) di Tangerang ini dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Nur Rokhmah Hidayat, yang menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk dari sisi keamanan.
“Program USPC sejauh ini memberi kontribusi positif, seperti meningkatnya minat siswa terhadap bahasa Inggris dan tumbuhnya semangat kebanggaan di kalangan masyarakat lokal. Namun demikian, potensi kerawanan tetap harus diantisipasi secara serius,” ujarnya.
Program Peace Corps merupakan kerja sama teknis antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, yang berfokus pada penguatan kapasitas pengajaran bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA di tiga provinsi: Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam rapat tersebut, Kemenko Polhukam menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi bidang keamanan telah menjadi agenda rutin sejak 2019. Hal ini diperkuat dengan penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Keamanan Program USPC pada 2021, yang menjadi panduan pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Nur Rokhmah menegaskan, Kemenko Polhukam memiliki tugas koordinatif dalam memastikan keberlangsungan program USPC berjalan sejalan dengan kepentingan nasional serta tidak menimbulkan gangguan keamanan di lingkungan tempat relawan bertugas.
“Penguatan pengawasan ini adalah bentuk keseriusan negara dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menciptakan ruang kerja yang kondusif bagi para relawan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Tim Kemenko Polhukam dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan pada 22–23 Juli 2025 ke dua sekolah di Jawa Timur, yakni SMAN 1 Kraksaan dan MTsN 2 Pasuruan. Evaluasi akan mencakup tiga aspek utama: aspek keamanan lingkungan, manfaat program bagi sekolah dan masyarakat, serta kepatuhan terhadap SOP bidang keamanan yang telah ditetapkan.
Kemenko Polhukam berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keselamatan relawan serta menjaga kualitas hubungan kerja sama bilateral di sektor pendidikan.**
