Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rico Ananta
TANGERANG, BANTEN – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Komite Politik dan Keamanan Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT) RI–Arab Saudi di Tangerang, Banten, Kamis (26/2/2026).
Rakor tersebut bertujuan mempersiapkan pertemuan Komite Polkam secara komprehensif, baik dari aspek substansi maupun teknis pelaksanaan, guna memastikan agenda strategis kedua negara dapat dibahas secara optimal.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk menginventarisasi berbagai isu prioritas yang akan diangkat dalam pertemuan Komite Polkam RI–Arab Saudi.
“Isu-isu tersebut seperti pelindungan WNI/PMI, keimigrasian, kejahatan transnasional, dan saling tukar pandangan situasi terkini di kawasan dan global,” ujar Nur Rokhmah saat membuka rakor.
Pertemuan Komite Polkam merupakan tindak lanjut dari Pertemuan DKT Pertama antara Presiden RI dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang digelar di Jeddah pada Juli 2025.
Menurut Nur, pertemuan yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026 mendatang akan menjadi pertemuan komite DKT perdana dan diharapkan menjadi model bagi pertemuan komite-komite DKT lainnya di masa mendatang.
“Pertemuan pada bulan Juni 2026 ini akan menjadi pertemuan komite DKT perdana sebagai contoh pertemuan-pertemuan komite DKT lainnya,” jelasnya.
Rakor diikuti oleh perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Melalui rapat tersebut, disepakati penyusunan initial agenda yang selanjutnya akan diajukan dalam forum working group kepada pihak Arab Saudi sebagai bahan pembahasan resmi dalam pertemuan Komite Polkam dan DKT RI–Arab Saudi.
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif, sehingga pertemuan bilateral ini dapat menghasilkan kerja sama konkret di bidang politik dan keamanan antara Indonesia dan Arab Saudi.**