Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai, Ronald Konjol, menyoroti perseteruan antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya. Ia menilai konflik antar lembaga tersebut tidak hanya menjadi persoalan politik di tingkat elite, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial masyarakat adat.
Dalam keterangannya pada Selasa (24/3/2026), Ronald menyampaikan kritik tegas terhadap dinamika yang berkembang. Ia mengingatkan bahwa konflik yang tidak segera diselesaikan berisiko meluas hingga ke tingkat akar rumput.
“Perseteruan ini tidak boleh dianggap sepele. Jika terus dibiarkan, dampaknya bisa meluas dan memicu perpecahan di tengah masyarakat, khususnya antara kelompok suku di wilayah pesisir (pante) dan pegunungan,” ujarnya.
Menurut Ronald, pengalaman di Papua menunjukkan bahwa konflik di tingkat elite kerap menimbulkan efek domino yang berbahaya bagi kehidupan sosial. Polarisasi yang awalnya bersifat politik dapat berkembang menjadi sentimen identitas dan memicu ketegangan antar kelompok.
Ia juga mengingatkan adanya potensi pihak-pihak tertentu yang dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kondisi yang tidak kondusif, lanjutnya, sering menjadi celah bagi oknum untuk memperkeruh keadaan.
“Kami melihat ada potensi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika tidak diantisipasi sejak dini, konflik ini bisa berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan merugikan masyarakat adat,” tegasnya.
Ronald menegaskan bahwa masyarakat adat Papua selama ini hidup dalam nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan saling menghormati. Karena itu, ia menilai penting untuk memastikan bahwa perbedaan pandangan politik tidak menyeret identitas kultural sebagai alat konflik.
“Kami tidak ingin konflik elite politik justru memecah belah masyarakat adat. Suku-suku di wilayah pante dan pegunungan adalah satu kesatuan yang harus dijaga bersama,” katanya.
Sebagai representasi masyarakat adat, DAP Wilayah III Doberai memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat hubungan antar suku. Ronald menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong upaya menjaga persatuan di tengah dinamika yang terjadi.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret guna meredam konflik antara DPD RI dan MRP Papua Barat Daya. Menurutnya, proses mediasi yang cepat, tepat, dan bijaksana sangat diperlukan untuk mencegah eskalasi situasi.
“Kami meminta pemerintah segera turun tangan melakukan mediasi. Penyelesaian harus dilakukan secara terbuka dan adil agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Ronald juga mengajak para kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda untuk berperan aktif menjaga situasi tetap kondusif. Ia menilai peran tokoh lokal sangat penting dalam memberikan pemahaman yang menyejukkan dan mencegah masyarakat terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri, tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjaga persatuan. Keamanan dan persaudaraan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya, adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ronald kembali menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Ia mengingatkan agar konflik di tingkat elite tidak merusak ikatan persaudaraan yang telah lama terjalin di masyarakat Papua.
“Jangan sampai perbedaan di tingkat elite justru merusak persaudaraan yang sudah dibangun turun-temurun. Papua harus tetap damai dan bersatu,” tutupnya.**
