Laporan wartawan sorotnews.co, id : Asep Suebu.
BINTUNI, PAPUA BARAT – Aksi pemalangan jalan kembali terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni. Kali ini, pemalangan di⬅lakukan oleh masyarakat adat di Kilometer 5 (KM 5) sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Daerah yang dinilai belum merespons aspirasi masyarakat adat, khususnya terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Teluk Bintuni.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, masyarakat adat menuntut agar jabatan Sekda diisi oleh perwakilan dari Suku Sougb, yang merupakan salah satu suku besar sekaligus pemilik hak ulayat di wilayah tersebut. Namun hingga Selasa (30/12/2025), aspirasi tersebut belum mendapat tanggapan resmi maupun langkah konkret dari Pemerintah Daerah.
Sebagai wujud kekecewaan, masyarakat melakukan pemalangan total pada ruas jalan utama di KM 5. Aksi tersebut mengakibatkan terhentinya arus lalu lintas, dengan kendaraan roda dua, roda empat, hingga truk bermuatan besar terjebak dalam antrean panjang. Dampaknya, aktivitas masyarakat, distribusi logistik, serta mobilitas perekonomian mengalami gangguan signifikan.
Salah seorang tokoh adat setempat yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa aksi pemalangan ini bukan dilakukan secara spontan, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan yang telah berlangsung cukup lama akibat minimnya ruang dialog antara Pemerintah Daerah dan masyarakat adat.
“Kami tidak menolak pembangunan. Namun kami menuntut keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Jabatan strategis di daerah seharusnya tidak diisi tanpa mempertimbangkan keterwakilan suku asli,” ujarnya.
Lebih lanjut, masyarakat menyatakan bahwa aksi pemalangan berpotensi berlanjut ke tahap yang lebih luas. Mereka mengancam akan melakukan boikot terhadap seluruh aktivitas pemerintahan di Kantor Bupati Teluk Bintuni apabila tuntutan tersebut tidak segera direspons.
Situasi ini memunculkan sorotan serius terhadap komitmen Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip keadilan sosial, keterwakilan masyarakat adat, serta pendekatan dialogis dalam penyelesaian persoalan daerah.
Masyarakat berharap Pemerintah Daerah Teluk Bintuni segera membuka ruang komunikasi yang konstruktif, meninggalkan sikap tertutup, serta mengambil keputusan yang adil dan bijaksana demi menjaga stabilitas keamanan, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut.**
