Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
DENPASAR, BALI – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi resmi ke Provinsi Bali. Dalam kunjungan tersebut, Wagub NTT bertemu langsung dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, para kepala daerah, serta tokoh strategis lainnya, Kamis (30/1/2026), di Denpasar.
Pertemuan ini turut dihadiri Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, Kajati Bali Dr. Chataringa Muliana, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta sejumlah pejabat strategis Pemerintah Provinsi Bali, antara lain Karo Hukum Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kasat Pol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Gede Suralaga.
Dari jajaran Pemerintah Provinsi NTT, hadir Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla, Wakil Bupati Sumba Tengah Marthinus Umbu Djoka, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Yermia Ndapa Doda. Turut hadir pula Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi NTT yang juga Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Kanis Mau, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan Petrus Seran Tahuk, Kepala Dinas Nakertrans NTT Sylvia Peku Djawang, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT Prisila Parera, Kepala Biro Umum Setda NTT Gusti Sigasare, serta Kepala Badan Penghubung NTT Taty Setyawati.
Selain unsur pemerintahan, pertemuan ini juga dihadiri sesepuh Diaspora NTT di Bali, Yusti Dias dan Ardi Ganggas, Ketua Ikatan Keluarga Besar (IKB) Flobamora Bali Herman Umbu Billy, serta perwakilan pimpinan paguyuban kabupaten/kota se-NTT yang berdomisili di Bali.
Kunjungan Wagub NTT ke Bali merupakan bagian dari rangkaian agenda silaturahmi dan dialog antarpemerintah daerah, yang sebelumnya telah diawali dengan pertemuan bersama keluarga besar Diaspora NTT di Bali serta dialog dengan Pemerintah Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem pada 28–29 Januari 2026.
Kunjungan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTT untuk merajut kembali keharmonisan sosial, memperkuat hubungan antardaerah, serta membangun dan memulihkan rasa saling percaya antara masyarakat NTT dan Bali. Lebih dari sekadar kunjungan formal, kehadiran Wagub NTT mencerminkan peran dan tanggung jawab negara dalam menjaga persatuan, ketertiban sosial, dan kohesi kebangsaan di tengah dinamika mobilitas penduduk antarwilayah.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur NTT secara terbuka menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT menyadari adanya ketidaknyamanan yang sempat dirasakan masyarakat Bali akibat perbuatan oknum tertentu yang mengatasnamakan warga asal NTT. Situasi tersebut dinilai dapat mencederai harmoni sosial serta memunculkan stigma negatif terhadap masyarakat NTT secara keseluruhan.
Dalam suasana dialog yang hangat dan konstruktif, Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari isu-isu sensitif yang berpotensi memicu konflik horizontal.
“Kita harus bersama-sama mengantisipasi agar tidak ada hal-hal sensitif yang memicu konflik sosial. Bali adalah destinasi utama dunia yang harus kita jaga bersama keamanan, ketertiban, dan kenyamanannya. Saya mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi NTT yang hadir dan membangun dialog secara terbuka,” ujar Gubernur Bali.
Gubernur Bali juga menegaskan bahwa mobilitas penduduk antarwilayah merupakan bagian dari dinamika kebangsaan Indonesia, sehingga pendekatan dialog, kolaborasi, dan saling pengertian harus menjadi landasan utama dalam menyikapi berbagai tantangan sosial.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat NTT, kami menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya keharmonisan, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat Bali akibat ulah oknum tertentu. Kami berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama sekaligus momentum untuk menghapus stigma negatif terhadap masyarakat NTT yang pada dasarnya cinta damai dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan,” tegas Wagub NTT.
Ia menambahkan bahwa hubungan antara Bali dan NTT bukan sekadar hubungan administratif antardaerah, melainkan ikatan sosial, budaya, dan kebangsaan yang telah terjalin lama, sehingga menjaga harmoni sosial merupakan tanggung jawab bersama.
Dalam konteks pembangunan, Wagub NTT juga menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, Bali menghadapi tantangan keterbatasan tenaga kerja, sementara NTT memiliki sumber daya manusia yang siap, terampil, dan berkomitmen untuk berkontribusi secara positif.
“Ini adalah peluang simbiosis mutualisme. Tenaga kerja dari NTT siap berkontribusi bagi Bali, sekaligus menjadi bagian dari penguatan persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 28 Januari 2026 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Kesepakatan tersebut mencakup penguatan komunikasi budaya, pembukaan ruang dialog inklusif untuk mencegah kesalahpahaman antarbudaya, serta penyelesaian persoalan sosial melalui mekanisme mediasi yang melibatkan tokoh adat dan perwakilan komunitas.
Kedua pemerintah daerah juga sepakat memperkuat pembinaan dan pembekalan warga sebelum bermigrasi, terutama terkait pemahaman adat istiadat, etika sosial, norma hukum, serta penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dari perlindungan sosial warga.
Di bidang penegakan hukum, disepakati komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, adil, dan proporsional tanpa generalisasi maupun stigma terhadap kelompok etnis tertentu, serta menjamin perlindungan hak dan kesetaraan warga.
Selain itu, kedua provinsi sepakat membangun sinergi strategis melalui kampanye publik bersama guna menyebarkan narasi positif serta mengapresiasi kontribusi timbal balik masyarakat Bali dan NTT dalam pembangunan dan kehidupan sosial.
Sebagai bagian dari pendekatan kultural, Wakil Gubernur NTT bersama rombongan juga melakukan silaturahmi ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali. Rombongan diterima langsung oleh Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub NTT kembali menyampaikan permohonan maaf sekaligus penghormatan setinggi-tingginya kepada masyarakat adat Bali, seraya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus membina warganya agar menghormati adat istiadat, nilai-nilai lokal, dan kearifan budaya Bali.
Silaturahmi ini menjadi simbol penting bahwa pendekatan adat dan kearifan lokal merupakan fondasi utama dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat persaudaraan lintas budaya, serta mencegah konflik di tengah keberagaman bangsa Indonesia.**
