Laporan wartawan sorotnews.co.id : Irpan Sofyan.
KARAWANG, JABAR – Transformasi Program Permakanan Lansia Kementerian Sosial RI pada Tahun 2026, menjadi program MBG (Makan Bergizi Gratis) Lansia yang akan dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyisakan kekecewaan mendalam bagi sejumlah pihak.
Pasalnya, program yang digadang-gadang akan dimulai dalam waktu dekat ini, ditengarai meniadakan kerja-kerja kelompok masyarakat (Pokmas) yang selama ini berdarah-darah dan berjuang merintis program tersebut dari nol semenjak tahun 2022.
Kelompok yang pengurusnya terdiri dari kalangan ibu-ibu rumah tangga ini, beresiko kehilangan pendapatan mereka yang selama ini didapat selama bekerja sebagai juru masak di pokmas-pokmas yang ada di hampir seluruh kecamatan yang ada di Indonesia.
Ketua Forum Pokmas Kabupaten Karawang W. Mursalin, menyayangkan keputusan pemerintah yang tidak mengikutsertakan dan menihilkan peran para pengurus pokmas dan juru masak yang selama 3 tahun terakhir memperjuangkan dan menyukseskan program tersebut.
“Saya mewakili para Pokmas seluruh Indonesia, berharap dan memohon kepada Bapak presiden dan Gus Menteri, agar para pengurus dan ibu-ibu juru masak tetap diberdayakan dan dilibatkan dalam program MBG lansia kedepan,” katanya, dalam pers rilisnya, Selasa (10/03/2026).
Dirinya menyebut, bila pengelolaan pokmas diserahkan total kepada SPPG, dan hanya menyisakan kurir pengantar (care giver) sebagai pihak yang dilibatkan. Terdapat belasan ribu ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia, yang akan berhenti menjadi juru masak dan menganggur.
”Dari kurang lebih sekitar 6000 kelompok yang ada, rekan-rekan semua masih berharap, pihak pemerintah dalam hal ini Kemensos, memperhatikan aspirasi dari para pengurus dan ibu-ibu juru masak yang selama ini terlibat,” ujar W Mursalin
Lebih lanjut, Koordinator Forum Pokmas se-Indonesia Yayat, berharap kepada Presiden Prabowo, agar MBG lansia dan penyandang disabilitas dikelola oleh Kementerian Sosial, dengan melibatkan Pokmas sebagai pelaksana program.
”Lansia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan. Perjalanan 3 tahun Pokmas menjadi pelaksana, belum pernah sekalipun terjadi kasus keracunan dan makanan yang disajikan tidak layak dalam program permakanan,” terang Yayat.
Oleh karenanya, Ia berharap program permakanan yang bertransformasi menjadi MBG lansia di tahun 2026 ini, dalam pelaksanaannya kembali dikelola oleh Pokmas Seluruh Indonesia.
“Semoga Presiden Prabowo dan Menteri Sosial dapat mendengar dan memperhatikan aspirasi kami,” tandas Yayat.**
