Laporan wartawan sorotnews.co.id : Red.
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa sore (1/7/2025).
Agenda utama rapat adalah pembahasan Laporan Realisasi Semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sekaligus prognosis atau outlook Semester II APBN 2025.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan menekankan bahwa pelaksanaan APBN pada semester pertama tahun 2025 berlangsung dalam situasi global yang penuh tantangan. Dampak dari perang dagang, ketegangan geopolitik yang meluas, serta ketidakpastian ekonomi global turut memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional, termasuk melalui fluktuasi harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan global.
“APBN 2025 berperan sebagai shock absorber melalui berbagai kebijakan stimulus ekonomi yang nyata dampaknya bagi masyarakat, seperti pemberian diskon tarif listrik, subsidi upah, serta perluasan dan penebalan bantuan sosial,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya.
Ia menambahkan, di tengah kondisi global yang tidak menentu, APBN tetap dijaga agar menjadi instrumen fiskal yang kredibel dan sehat, dengan tetap mendukung program prioritas pembangunan nasional.
“APBN dikelola secara hati-hati dan prudent, agar tetap menjadi alat yang bisa diandalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjamin keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang,” lanjutnya.
Rapat ini menjadi forum strategis antara pemerintah dan parlemen untuk menyelaraskan pandangan mengenai keberlanjutan program-program strategis nasional melalui instrumen fiskal, sekaligus mengevaluasi capaian kinerja belanja dan penerimaan negara di paruh pertama 2025.
Adapun realisasi Semester I dan outlook Semester II APBN 2025 dipaparkan secara lengkap melalui dokumen resmi yang dibagikan dalam rapat dan dapat diakses publik melalui laman resmi Kementerian Keuangan.
Kolaborasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR RI dinilai krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional menghadapi dinamika global. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter terus bersinergi demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.**
