Laporan wartawan sorotnews.co.id : Heri Gunawan.
JAKARTA – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf bertemu dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (24/12/2025).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebijakan strategis pemerintah terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatra.
Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial menegaskan bahwa penyaluran BLT harus dilakukan tepat sasaran, tepat waktu, dan cepat, guna memastikan bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.
Adapun skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibahas meliputi: BLT reguler sebesar Rp200.000 per bulan. BLT tambahan selama tiga bulan dengan total nilai Rp900.000 yang akan diberikan kepada 35 juta kepala keluarga atau sekitar 120 juta jiwa penerima manfaat.
Selain BLT, pemerintah juga menyiapkan paket bantuan khusus bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Setiap kepala keluarga terdampak atau yang harus mengungsi akan menerima bantuan minimal Rp8 juta, dengan rincian: Rp3 juta untuk kebutuhan pengisian rumah, Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Bantuan tersebut diberikan di luar bantuan reguler lainnya, antara lain: Bantuan beras 10 kilogram per bulan, Bantuan uang lauk pauk sebesar Rp300.000 hingga Rp450.000 per bulan, Fasilitas pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, Serta uang tunggu hunian sebesar Rp600.000.
Pemerintah juga menyiapkan santunan bagi korban bencana, yakni: Rp15 juta bagi korban meninggal dunia, Rp5 juta bagi korban luka berat.
Seluruh dana bantuan dan santunan tersebut akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial, berdasarkan data yang telah diverifikasi serta persetujuan dari bupati dan wali kota di daerah terdampak masing-masing.
Pemerintah berharap melalui kebijakan ini, penanganan dampak bencana dan penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.**
