Laporan wartawan sorotnews.co.id : Andri.
TASIKMALAYA, JABAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di wilayah Priangan Timur. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ujung tombak ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai wujud nyata kolaborasi tersebut, OJK dan TPAKD menggelar Pelatihan Laporan Keuangan dan Analisis Kelayakan Usaha bagi BUMDes se-Kabupaten Tasikmalaya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 140 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.
Kepala Bagian Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategis OJK Tasikmalaya, Dendy Juandi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha desa.
“OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, KADIN, dan industri jasa keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, terutama bagi UMKM yang belum pernah mendapatkan akses pembiayaan,” ujar Dendy.
Menurutnya, kemampuan BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan menjadi kunci agar lembaga keuangan dapat menilai kelayakan pembiayaan secara lebih objektif.
“Pendampingan ini tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga akan berlanjut pada pemantauan pasca pembiayaan. Tujuannya agar proses inklusi keuangan di pedesaan bisa berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menekankan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama bagi keberhasilan usaha desa.
“BUMDes harus menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tata kelola profesional dimulai dari pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib,” tegas Asep.
Ia juga mengingatkan bahwa integritas merupakan kunci dalam pengelolaan keuangan publik.
“Pengelola BUMDes harus menjunjung kejujuran, akuntabilitas, dan menjaga independensi dari kepentingan eksternal. Dengan begitu, BUMDes dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi desa yang kuat dan mandiri,” ujarnya.
Kegiatan pelatihan ini juga dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya Azhar Livaldy Setyawiguna, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tasikmalaya Asep Darisman, Ketua KADIN Kabupaten Tasikmalaya Cecep D. Abdul Qoyum, serta Ketua Forum BUMDes Kabupaten Tasikmalaya Tutus Suryadi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem keuangan desa yang sehat, aman, dan inklusif.
“Pelatihan ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan, di mana BUMDes dapat berperan aktif sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” pungkas Dendy.**
