Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menetapkan sejumlah program prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. Program tersebut difokuskan pada penguatan konektivitas antarwilayah serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan di berbagai daerah di Papua Barat Daya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya dalam meningkatkan konektivitas wilayah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, termasuk sektor ekonomi, pertanian, dan permukiman.
“Program-program yang kami jalankan di Dinas PUPR merupakan turunan dari visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendorong konektivitas wilayah. Infrastruktur menjadi kunci untuk memperkuat akses masyarakat serta mempercepat pembangunan di berbagai daerah,” ujarnya di Sorong, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pembangunan tahun ini adalah mendukung program prioritas pemerintah pusat di sektor ketahanan pangan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air, seperti pembangunan bendungan dan jaringan irigasi.
Beberapa proyek irigasi direncanakan akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan guna meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Selain mendukung ketahanan pangan, Dinas PUPR Papua Barat Daya juga berupaya mendukung program pemerintah dalam menekan sejumlah persoalan pembangunan di Papua, seperti stunting, kemiskinan, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Salah satu program yang disiapkan adalah pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak sekaligus mengurangi beban ekonomi rumah tangga.
“Program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak serta mengurangi beban belanja rumah tangga,” jelasnya.
Di sektor konektivitas, pemerintah provinsi juga melanjutkan sejumlah proyek pembangunan jalan dan jembatan yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu proyek lanjutan tersebut adalah pembangunan jembatan di Kabupaten Raja Ampat yang berada di kawasan Perumahan 100. Selain itu, terdapat pula pekerjaan lanjutan pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Tambrauw guna meningkatkan akses transportasi antarwilayah.
Ia mengungkapkan bahwa total anggaran yang dikelola Dinas PUPR Papua Barat Daya pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, anggaran yang tersedia berkisar sekitar Rp52 miliar yang mencakup kegiatan pembangunan infrastruktur, perencanaan, hingga pengawasan proyek.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp40 miliar dialokasikan khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.
Selain pembangunan jalan dan jembatan, pemerintah provinsi juga memprioritaskan peningkatan layanan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Pada tahun ini, Dinas PUPR Papua Barat Daya merencanakan pengadaan satu unit mobil tangki air bersih serta satu unit mobil tinja guna mendukung pengelolaan limbah domestik.
Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah pusat melalui kementerian terkait, serta Pemerintah Kota Sorong dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar di sektor permukiman.
Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah mengusulkan program pengembangan kawasan permukiman yang saat ini masih dalam proses koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman di tingkat kementerian. Program tersebut direncanakan akan difokuskan pada wilayah Kota Sorong.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Setiap pembangunan harus melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama dalam hal kewenangan serta pencatatan aset agar pembangunan berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap berbagai program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2026 dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua Barat Daya.**
