Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
BIAK, PAPUA — Upaya media untuk memperoleh klarifikasi resmi terkait dugaan pemangkasan Dana Operasional Kampung oleh Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Biak Numfor tidak mendapatkan respons yang mencerminkan profesionalitas dan transparansi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (25/11/2025).
Setibanya awak media di kantor BPKAD, ajudan Kepala BPKAD awalnya menyampaikan bahwa Kepala BPKAD sedang bersiap menghadiri pertemuan dengan Bupati. Namun, setelah terjadi dialog dan ajudan masuk kembali ke ruang kantor, ia kemudian keluar dengan memberikan penjelasan berbeda: bahwa Kepala BPKAD ternyata sedang mengikuti rapat. Tidak ada kejelasan mengenai agenda rapat, lokasi, maupun waktu pasti kapan Kepala BPKAD bersedia memberikan wawancara.
Perubahan informasi yang tidak konsisten tersebut memunculkan dugaan bahwa pejabat terkait berupaya menghindari konfirmasi publik mengenai isu pemangkasan Dana Operasional Kampung sebesar Rp 2.500.000 per Kampung, dari total hak bersih Rp 5.000.000 yang dialokasikan untuk 257 Kampung di Kabupaten Biak Numfor.
Dugaan pemangkasan dana ini telah menjadi perhatian serius di tingkat Kampung dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut semakin menegaskan perlunya pernyataan resmi sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab BPKAD dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.
Sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan pihak BPKAD dinilai tidak sejalan dengan kewajiban pejabat publik dalam menjunjung asas keterbukaan informasi dan transparansi anggaran, terlebih menyangkut dana yang berkaitan langsung dengan pelayanan serta kepentingan Pemerintah Kampung.**
