Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri Asmoro.
SURABAYA, JATIM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadirkan terobosan baru dalam proses lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Untuk pertama kalinya di Indonesia, seleksi jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan melalui mekanisme pengajuan proposal serta pemaparan visi dan misi, guna memastikan pejabat yang terpilih memiliki strategi konkret dalam membangun kota.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya memiliki visi dan misi yang jelas serta mampu menawarkan solusi nyata bagi permasalahan di kota ini,” ujar Eri dalam konferensi pers, Minggu (9/2/2025).
Metode seleksi ini juga bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses pengisian jabatan strategis tidak hanya mengandalkan kepangkatan dan pengalaman, tetapi juga inovasi serta kompetensi yang dimiliki oleh setiap kandidat.
Dalam sistem baru ini, setiap peserta wajib mengajukan proposal visi dan misi serta memaparkan strategi dan program kerja yang akan mereka jalankan jika terpilih. Tahapan seleksi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari jabatan kepala seksi (Kasi), kepala bidang (Kabid), hingga kepala dinas.
“Prosesnya transparan. Misalnya, satu hari seleksi untuk Kasi, besoknya sub-koordinator, lalu Kabid, dan seterusnya,” jelas Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tersebut.
Eri menegaskan bahwa sistem ini tetap mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Persyaratan pendidikan dan pangkat juga tetap diberlakukan, seperti:
– Kasi: Minimal lulusan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1)
– Kepala Dinas: Minimal lulusan S1 atau S2
– Kabid: Minimal berpangkat IIID, dengan jenjang di bawahnya adalah IIIC
Selain itu, seleksi jabatan tidak bisa dilakukan secara instan. Seorang pegawai harus melalui jenjang kepangkatan yang jelas sebelum menduduki posisi tertentu.
“Misalnya, seorang staf tidak bisa langsung menjadi Kabid. Ia harus naik bertahap, dari staf menjadi sub-koordinator terlebih dahulu, baru kemudian bisa menjadi Kabid,” terang Eri.
Untuk memastikan objektivitas dalam seleksi, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) akan bekerja sama dengan tim ahli dari perguruan tinggi dalam proses penilaian. Bahkan, wartawan juga akan dilibatkan dalam pengawasan seleksi agar transparansi tetap terjaga.
“Dengan sistem ini, masyarakat dapat menilai sendiri siapa yang benar-benar pantas menduduki jabatan tertentu. Tidak ada lagi polemik, karena semua proses dilakukan secara terbuka,” ujar Eri.
Selain seleksi pejabat baru, Pemkot Surabaya juga akan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang telah menjabat selama dua tahun, guna memastikan kinerja mereka tetap optimal. Jika ada pejabat yang gagal memenuhi target atau janji yang telah disampaikan dalam proposalnya, maka akan ada mekanisme evaluasi dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika ada pejabat yang berjanji menyelesaikan perizinan tanpa kendala, tetapi ternyata masih ada keterlambatan, mereka harus siap mengundurkan diri,” tegas Eri.
Eri menargetkan pengumpulan proposal visi dan misi selesai pada Februari 2025. Setelah itu, peserta akan memasuki tahap pemaparan program sebelum akhirnya dilakukan pelantikan pejabat baru.
“Alhamdulillah, hingga saat ini sudah ada sekitar 200 proposal yang masuk dari semua dinas. Insyaallah minggu depan akan bertambah lebih banyak lagi. Setelah itu, kami masuk ke tahap presentasi dan pelantikan,” ungkapnya.
Perombakan ini juga menjadi bagian dari strategi Eri setelah kembali menjabat sebagai Wali Kota Surabaya periode 2025-2029. Ia memberi sinyal adanya restrukturisasi besar dalam roda pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilowati, memastikan bahwa seleksi jabatan ini tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat pemerintah pusat.
“Kami memastikan seleksi dilakukan berdasarkan regulasi yang ada, termasuk persyaratan pangkat, kualifikasi pendidikan, serta pengalaman jabatan,” ujar Ira.
Ira juga menambahkan bahwa Pemkot Surabaya akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar berkompeten dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.
Dengan metode seleksi yang lebih transparan dan berbasis adu gagasan, diharapkan Surabaya memiliki jajaran pejabat yang lebih inovatif, kompeten, dan mampu membawa kota menuju pembangunan yang lebih maju.**
