Laporan wartawan sorotnews.co.id : Samuel Sauwyar.
NABIRE, PAPUA TENGAH — Di tengah suasana duka dan keresahan masyarakat adat akibat persoalan tapal batas wilayah adat di Distrik Kapiraya, Papua Tengah, kehadiran negara ditunjukkan melalui pendekatan yang menenangkan dan humanis. Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Nabire, Polda Papua Tengah, di bawah kepemimpinan AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K., mengawal aksi unjuk rasa damai yang digelar Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee Ogeiye (LMA-O) Diyoweitopoke di Kantor DPRD Provinsi Papua Tengah, Jumat (12/12/2025).
Sejak pagi hari, aparat kepolisian mengawal pergerakan massa aksi dengan penuh kehati-hatian dan pendekatan persuasif. Sekitar 70 hingga 80 orang masyarakat adat bergerak dari Kios Panjang kawasan Pasar Karang, Nabire, menuju Kantor DPRD Provinsi Papua Tengah. Sepanjang perjalanan, personel kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai pengaman, tetapi juga berjalan bersama massa aksi guna menjaga situasi tetap kondusif.
Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K., yang ditemui di sela-sela pengamanan aksi, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan berdasarkan koordinasi awal yang baik antara pihak kepolisian dan perwakilan masyarakat adat. Sebanyak 100 personel disiagakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sesuai prosedur.
“Sejak sebelumnya sudah ada penyampaian aspirasi ke Polres terkait rencana kegiatan ini, khususnya menyangkut persoalan tapal batas di Kapiraya yang sebelumnya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Puji Tuhan, hari ini seluruh rangkaian aksi berjalan aman dan tertib,” ujar Kapolres.
Aksi unjuk rasa damai tersebut berlangsung sejak pukul 08.00 WIT hingga sekitar pukul 12.20 WIT tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas masyarakat sekitar. Aspirasi masyarakat adat diterima langsung oleh jajaran DPRD Provinsi Papua Tengah sebagai bentuk penyaluran suara rakyat melalui mekanisme yang konstitusional.
Lebih dari sekadar pengamanan, Kapolres Nabire menegaskan bahwa Polri berkomitmen membangun ruang demokrasi yang beretika, di mana kebebasan menyampaikan pendapat dapat berjalan beriringan dengan tanggung jawab bersama.
“Inilah yang kita harapkan ke depan. Penyampaian aspirasi dilakukan sesuai prosedur, ada koordinator lapangan yang bertanggung jawab, dan pelaksanaannya tertib. Aspirasi boleh disampaikan secara tegas, namun tetap dengan etika dan martabat,” tuturnya.
Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk personel Polres Nabire, Yon Brimob A Nabire Pas III Pelopor, jajaran Polsek, Satpol PP, serta masyarakat adat yang telah bersikap kooperatif selama berlangsungnya aksi.
“Puji Tuhan, Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya aksi unjuk rasa di Nabire dapat berlangsung aman dan tertib. Ini adalah hasil kerja sama dan kesadaran kita bersama dalam menjaga perdamaian,” ungkapnya.
Pengamanan aksi damai LMA-O Diyoweitopoke ini menjadi cerminan bahwa kehadiran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi yang mengedepankan pendekatan humanis. Di bawah kepemimpinan AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K., Polres Nabire menegaskan komitmennya untuk mengayomi masyarakat tanpa menekan, mengamankan tanpa membungkam suara, serta memastikan setiap aspirasi rakyat tersalurkan secara bermartabat dan bertanggung jawab.**
