Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex/Red.
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia memimpin rapat terbatas secara virtual bersama tujuh Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Sabtu, 12 Juli 2025. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis lintas sektor, termasuk penegakan hukum, program pendidikan Sekolah Rakyat, pengembangan Koperasi Merah Putih, serta langkah mitigasi menghadapi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.
Rapat yang dilaksanakan melalui konferensi video tersebut berlangsung secara tertutup dan difokuskan pada evaluasi serta sinkronisasi kebijakan antar-kementerian di bawah koordinasi masing-masing Menko.
Salah satu fokus utama dalam rapat adalah komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum. Presiden menegaskan pentingnya transparansi, profesionalisme aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap proses hukum yang berjalan.
“Penegakan hukum harus bebas dari intervensi, berpihak pada keadilan, dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik,” ujar Presiden dalam arahannya.
Program Sekolah Rakyat, yang digagas sebagai solusi pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, juga menjadi sorotan. Presiden menekankan pentingnya akselerasi implementasi 100 Sekolah Rakyat yang ditargetkan beroperasi penuh pada awal Agustus 2025, serta memastikan pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah, terutama kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Dalam bidang ekonomi rakyat, rapat membahas kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan buruh melalui koperasi modern berbasis digital dan ekosistem nasional.
Para Menko diminta untuk memberikan dukungan lintas sektor agar koperasi tersebut mampu menjadi pilar ekonomi rakyat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Terkait cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi lainnya, Presiden menginstruksikan kepada Menko bidang Maritim dan Investasi, serta Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal.
Langkah antisipatif seperti mitigasi banjir, pemantauan bencana hidrometeorologi, dan penguatan early warning system menjadi prioritas dalam menghadapi potensi bencana.
Rapat ini menegaskan kembali pendekatan kepemimpinan terpadu dan kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan bangsa secara lintas sektor. Presiden meminta seluruh kementerian untuk bekerja secara sinergis, cepat, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi, baik di level nasional maupun daerah.**
