Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex/Red.
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah pejabat tinggi negara pada Selasa malam (30/7/2025), sekitar pukul 21.00 WIB. Pertemuan yang berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan tersebut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapissus), serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menurut sumber internal, salah satu topik utama yang dibahas adalah persoalan distribusi dan kualitas beras nasional, menyusul laporan adanya pelanggaran standar mutu pada beras kategori premium dan medium yang beredar di pasaran.
Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas kondisi tersebut dan memberikan arahan tegas kepada seluruh aparat penegak hukum serta kementerian terkait agar segera melakukan langkah konkret.
“Tindakan tegas harus diambil terhadap siapa pun yang terbukti melanggar. Proses penegakan hukum tidak boleh berhenti. Semua yang terlibat dalam pelanggaran mutu dan distribusi pangan pokok harus bertanggung jawab,” ujar Presiden dalam pengarahan tertutup tersebut, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima redaksi Sorotnews.co.id.
Pertemuan lintas sektor ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Temuan di lapangan menyebutkan adanya praktik manipulasi mutu dan distribusi oleh oknum tertentu yang diduga merugikan konsumen dan menciptakan ketimpangan pasar.
Presiden juga menekankan pentingnya koordinasi antara aparat hukum. Sumber dari lingkungan Istana menyebutkan bahwa Presiden Prabowo tidak ingin isu beras hanya ditangani secara administratif atau seremonial. Kepala Negara disebut menekankan pentingnya pendekatan multisektor dan berbasis intelijen ekonomi, guna memastikan tidak ada celah permainan harga, pengoplosan, maupun monopoli distribusi di tengah masyarakat.
“Presiden mengingatkan bahwa kita sedang menghadapi tantangan global di sektor pangan, sehingga pengelolaan domestik tidak boleh lemah. Negara harus hadir dari hulu ke hilir,” kata pejabat yang tak disebutkan namanya itu.
Pertemuan lintas institusi malam itu disebut sebagai bagian dari agenda lanjutan pemetaan risiko dan penegakan hukum terpadu yang akan dijalankan oleh Desk Stabilitas Pangan Nasional, sebuah tim ad-hoc yang rencananya akan dibentuk langsung di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Kemenko Polhukam.
Dalam waktu dekat, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pertanian akan menggelar operasi gabungan bersama Satgas Pangan untuk menelusuri titik-titik rawan manipulasi stok dan kualitas beras di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini juga akan melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
PPATK dan Bank Indonesia juga dijadwalkan menyerahkan laporan analisis keuangan kepada Presiden dalam dua minggu ke depan, guna mengidentifikasi dugaan aliran dana mencurigakan yang berkaitan dengan kegiatan ilegal di sektor pangan.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional, di mana Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus sejak masa kampanye. Tidak hanya menyangkut ketersediaan dan harga, tetapi juga menyasar kualitas, distribusi, dan keadilan ekonomi.
Rencana besar pemerintah termasuk penguatan cadangan pangan strategis, modernisasi pertanian, dan reformasi tata niaga komoditas pokok. Dalam konteks beras, Presiden telah beberapa kali menyampaikan bahwa beras tidak boleh menjadi alat permainan pasar.
“Beras adalah soal hidup dan mati bagi jutaan rakyat. Tidak boleh ada ruang bagi manipulasi,” tegas Presiden dalam pernyataan sebelumnya.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan berperan aktif dalam melaporkan temuan dugaan pelanggaran mutu beras atau praktik harga tidak wajar kepada Satgas Pangan atau kanal pengaduan resmi pemerintah. Transparansi publik dinilai sebagai salah satu elemen penting dalam membangun sistem pangan nasional yang sehat.**
