Proyek APBN Jalan Akses Bandara Segun Disorot, Progress Belum Rampung dan Kualitas Konstruksi Dipertanyakan

Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu. 

SORONG, PBD – Proyek Peningkatan Jalan Kurnia–Bandara Segun yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, hingga Januari 2026, progres pekerjaan di lapangan belum sepenuhnya rampung, sementara kualitas konstruksi pada ruas yang telah dikerjakan dinilai bermasalah.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Selasa (20/1/2026), dari total panjang jalan sekitar 4 kilometer, baru sekitar 2,5 kilometer yang telah dilakukan pekerjaan betonisasi. Sementara sisanya, kurang lebih 1,5 kilometer, masih berupa jalan tanah dan belum terlihat adanya pekerjaan fisik lanjutan.

Kondisi pada ruas jalan yang telah dicor beton juga memunculkan keprihatinan. Terlihat adanya retakan memanjang, kerusakan di bagian tepi jalan, serta permukaan beton yang tidak rata di sejumlah titik. Sambungan antar pengecoran tampak kurang rapi dan terkesan dikerjakan tanpa perlindungan tepi jalan yang memadai.

Selain itu, tidak terlihat penanganan yang layak pada area transisi antara jalan beton dan jalan tanah. Perbedaan elevasi yang dibiarkan terbuka dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua. Saat hujan, ruas jalan tanah berubah menjadi licin dan berlumpur, sehingga menghambat aktivitas warga dan mobilitas ekonomi masyarakat sekitar.

Proyek peningkatan Jalan Kurnia–Bandara Segun ini dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat dan Papua Barat Daya melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Sorong. Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Cempaka Jaya dengan pengawasan dari PT Mitra Mandiri Konsultama dan PT Multi Zhekinah Konsultan, dengan masa pelaksanaan 62 hari kalender.

Namun, kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan teknis serta pemenuhan standar mutu konstruksi. Retakan pada beton yang relatif baru menimbulkan dugaan bahwa pekerjaan belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi teknis, baik dari sisi komposisi material, ketebalan beton, maupun proses perawatan (curing) pasca pengecoran.

Ketua LSM BARAPEN Papua, Edison Suebu, menyoroti keras kondisi proyek tersebut. Ia menilai proyek strategis yang menggunakan dana APBN itu berpotensi merugikan negara apabila tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami melihat indikasi lemahnya pengawasan dan rendahnya kualitas pekerjaan. Beton yang baru dicor tetapi sudah mengalami retakan patut dipertanyakan. Ini bukan jalan lingkungan biasa, melainkan akses menuju bandara yang seharusnya dibangun dengan standar tinggi,” tegas Edison.

Ia juga mempertanyakan belum dikerjakannya sekitar 1,5 kilometer ruas jalan yang masih berupa tanah tanpa adanya penjelasan terbuka kepada publik.

“Jika anggaran sudah dikucurkan namun pekerjaan tidak tuntas, maka hal ini wajib diaudit. Jangan sampai proyek APBN hanya menjadi formalitas, sementara masyarakat menanggung risiko keselamatan,” tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga setempat. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku khawatir kondisi jalan tersebut tidak akan bertahan lama.

“Kalau baru dikerjakan tapi sudah retak, kami takut jalan ini cepat rusak. Padahal ini jalur utama menuju bandara,” ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat dan Papua Barat Daya, Widjayanto, belum memberikan tanggapan. Demikian juga pihak pelaksana proyek dan konsultan pengawas juga belum memberikan keterangan resmi terkait temuan di lapangan.

Kondisi ini memicu desakan dari berbagai pihak agar BBPJN Papua Barat dan Papua Barat Daya, bersama Satker PJN Wilayah II Sorong dan konsultan pengawas, segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit teknis dan audit mutu pekerjaan.

Selain itu, sejumlah pihak mendorong Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan tidak adanya kelalaian, pelanggaran prosedur, maupun potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Sebagai akses vital menuju Bandara Segun, Jalan Kurnia memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong. Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga mengedepankan kualitas, keselamatan pengguna jalan, dan keberlanjutan jangka panjang.**

Pos terkait