Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rico Ananta.
JAKARTA – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mengkritik lemahnya komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan merata bagi masyarakat. Kritik ini mencuat setelah Perum DAMRI kembali tidak memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menilai kondisi tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan negara terhadap penguatan transportasi publik nasional.
“Ini membuktikan bahwa negara belum bersungguh-sungguh mewujudkan transportasi publik yang adil dan merata di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (22/4).
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, Direktur Utama DAMRI, Setia N. Milatia Moemin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah tiga kali mengajukan PMN, namun selalu ditolak oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Akibat penolakan berulang tersebut, DAMRI memutuskan untuk tidak lagi mengajukan PMN.
Menurut Gibran, kebijakan tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan bisnis DAMRI sekaligus mencerminkan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap kebutuhan riil di lapangan. Ia menegaskan, peran DAMRI sangat penting terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan transportasi memadai.
“DAMRI sering menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terpencil. Tanpa dukungan, konektivitas masyarakat bisa terganggu,” katanya.
PUKIS menilai dampak paling nyata dari minimnya dukungan pemerintah adalah tertundanya peremajaan armada. Padahal, armada merupakan faktor utama dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Kondisi ini dinilai semakin krusial karena sebagian besar armada yang akan diganti merupakan angkutan perintis di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) yang sudah tidak produktif.
Di wilayah 3TP, DAMRI kerap menjadi satu-satunya operator angkutan umum karena keterbatasan infrastruktur serta rendahnya daya tarik bisnis bagi operator swasta. Tanpa intervensi pemerintah, PUKIS khawatir konektivitas di wilayah tersebut akan semakin terhambat.
“Pengabaian terhadap daerah 3TP jelas tidak sejalan dengan visi pembangunan Indonesia-sentris,” tegas Gibran.
Dari sisi bisnis, PUKIS menilai DAMRI masih dapat bertahan tanpa PMN, namun hanya dalam jangka pendek. Untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan otobus swasta, DAMRI membutuhkan investasi besar dalam modernisasi layanan. Tanpa dukungan tersebut, daya saing perusahaan dinilai akan menurun.
PUKIS juga membandingkan dengan dukungan pemerintah terhadap BUMN lain, seperti Garuda Indonesia, yang dinilai tetap mendapatkan bantuan meski mengalami kerugian.
“BUMN transportasi lain mendapat dukungan, sementara DAMRI yang memiliki fungsi sosial justru terabaikan,” ujar Gibran.
Ke depan, PUKIS mendorong pemerintah mengevaluasi skema pengadaan angkutan jalan perintis oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selama ini, lelang trayek perintis sering hanya diikuti satu peserta, yakni DAMRI, yang menunjukkan rendahnya minat pelaku usaha.
Sebagai solusi, PUKIS mengusulkan agar skema lelang diubah menjadi penugasan langsung melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO), seperti yang telah diterapkan pada sektor perkeretaapian oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Skema PSO dinilai memberikan kepastian pendanaan melalui APBN, sehingga DAMRI dapat melakukan perencanaan jangka panjang secara lebih stabil, termasuk pengembangan rute, pengadaan armada baru, hingga penerapan subsidi silang antartrayek.
“Dengan skema ini, fondasi bisnis dan keuangan DAMRI akan lebih kuat dan ke depan bisa lebih mandiri,” tambah Gibran.
Selain itu, PUKIS juga mendorong manajemen DAMRI untuk terus memperkuat tata kelola dan mengoptimalkan tujuh segmen usaha, yakni angkutan kota, antarkota, lintas batas negara, bandara, pariwisata, logistik, dan perintis. Selama ini, angkutan bandara masih menjadi kontributor utama pendapatan, sementara segmen lain dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
PUKIS juga menyarankan pemanfaatan aset perusahaan yang belum optimal sebagai sumber pendapatan baru.
Sebagai penutup, PUKIS menegaskan bahwa DAMRI tetap menjadi pemain utama dalam sektor angkutan darat nasional dengan jaringan yang luas di berbagai daerah. Peran tersebut dinilai strategis dalam mendukung pemerataan akses transportasi serta menjawab tantangan krisis energi melalui peningkatan penggunaan transportasi publik.
“Penguatan DAMRI merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan transportasi, sebagaimana visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Gibran.**
