Laporan wartawan sorotnews.co.id : Udin.
PEKALONGAN, JATENG – Indonesia menegaskan ambisi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Melalui penguatan literasi, inklusi, dan ekosistem halal yang terintegrasi, pemerintah bersama pemangku kepentingan menargetkan posisi nomor satu dalam Global Islamic Economy Indicator (SGEI) pada 2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMN.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengatakan, literasi ekonomi syariah Indonesia sudah meningkat, namun inklusinya masih menjadi pekerjaan rumah.
“Indeks literasi kita cukup baik, tapi yang menjadi masalah adalah inklusi. Saat ini baru di kisaran 12–13 persen. Artinya, masyarakat sudah tahu, tapi belum banyak yang menggunakan produk keuangan syariah,” ujarnya dalam acara Road to Fair Share di Hotel Aston Kota Pekalongan, Jumat (22/8/2025).
Menurut Emir, akses layanan keuangan syariah harus diperluas, termasuk lewat digitalisasi. Ia mencontohkan, koperasi syariah hingga BMT kini sudah memiliki layanan mobile banking.
“Masyarakat jangan hanya berhenti pada literasi, tapi harus mencoba menggunakan layanan keuangan syariah. Kalau tidak dicoba, kapan ekonomi syariah berkembang?” tegasnya.
Lebih jauh, Emir menyebut ada enam sektor utama yang menjadi pilar pengembangan ekonomi syariah: industri halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, obat-obatan dan kosmetik halal, keuangan syariah, serta media islami. Dari sektor-sektor tersebut, terdapat lima kunci penguat, yakni volume transaksi, inovasi, literasi/awareness, dampak sosial, serta regulasi yang mendukung.
“Kalau kelima hal ini berjalan, skor Indonesia di SGEI akan terus naik. Misalnya, zakat harus bisa menurunkan kemiskinan ekstrem, atau inovasi digital seperti aplikasi sertifikasi halal bisa meningkatkan nilai tambah,” tambahnya.
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Pekalongan, Andi Arslan Djunaid, menilai peluang usaha berbasis syariah di Indonesia masih sangat besar, namun minat masyarakat belum optimal.
“Potensinya luar biasa, tapi minat untuk menjalankan bisnis syariah belum kencang. Fungsi MES, KNEKS, didukung BI dan OJK adalah mendorong akselerasi itu. Bahkan saya sendiri berpikir memulai kembali bisnis berbasis syariah, karena harus ada contoh dari kita dulu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bimala, menegaskan pihaknya mendorong penguatan literasi sekaligus inklusi di wilayah kerjanya, mulai Brebes hingga Batang.
“Fair Share ini adalah salah satu cara BI untuk meningkatkan pemahaman sekaligus praktik nyata ekonomi syariah. Tentu tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan MES, pemerintah daerah, hingga OJK,” jelasnya.
Menurut Bimala, kolaborasi menjadi faktor penting dalam membesarkan ekosistem syariah di daerah.
“Event ini kami harapkan jadi stimulan, agar masyarakat tidak hanya mengenal, tetapi juga ikut bertransaksi dan membangun usaha berbasis syariah,” katanya.
Hingga kini, perkembangan ekonomi syariah Indonesia cukup positif. Jika pada 2018 Indonesia masih berada di peringkat 11 dunia, saat ini sudah menembus peringkat ketiga. Pemerintah menargetkan bisa naik menjadi peringkat pertama dalam empat tahun ke depan.**
