Laporan wartawan sorotnews.co.id : Udin.
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menyuarakan kegelisahan terhadap lambannya respon pemerintah terkait masalah penyelesaian banjir rob dan pembangunan jalur lingkar luar Pantura Pekalongan-Batang. Saat rapat kerja dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian BUMN di Senayan, Rizal menilai keduanya bukan sekedar isu lokal, namun jadi bagian kepentingan strategis nasional.
“Tanggul raksasa kita di Pekalongan dan Pemalang itu tinggal satu meter lagi. Kalau tidak segera ditangani, tahun 2026 akan repot dan Ini sebenarnya sudah ada PMN, jangan sampai disia-siakan.” ujar politisi yang karib disapa RB ini dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Pernyataan Rizal itu merujuk pada Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sudah dialokasikan untuk menangani banjir rob di kawasan pesisir utara Jawa Tengah. Namun, hingga pertengahan 2025, proyek tersebut tak kunjung bergerak maupun memiliki progres yang jelas.
Diketahui banjir rob di Pekalongan dan Pemalang bukan masalah baru. Wilayah ini sudah bertahun-tahun bergulat dengan rob yang menggenangi pemukiman, merusak infrastruktur, dan mengganggu aktivitas ekonomi warga. Beberapa proyek penanggulangan rob sempat dicanangkan, namun eksekusinya kerap terbentur persoalan birokrasi, teknis, dan politik anggaran.
Dalam hal ini, RB menilai bahwa ketidaksigapan kementerian teknis, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu dilakukan evaluasi serius dan mendalam. Ia bahkan menyarankan agar Menteri BUMN Erick Thohir turut mendorong percepatan proyek tersebut.
“Kalau perlu Pak Erick, karena dekat dengan Pak Prabowo juga, suruh berhenti saja itu Menteri kalau tidak mau kerja,” tegasnya.
Selain isu rob, Rizal juga menyoroti proyek jalur lingkar luar Pantura Pekalongan-Batang yang dinilai strategis untuk melancarkan distribusi logistik nasional. Hingga kini, hanya dua kota di jalur Pantura, yakni Pekalongan dan Batang belum memiliki jalur lingkar luar. Akibatnya truk dan kendaraan berat masih melewati pusat kota, menambah kemacetan dan mempercepat kerusakan jalan.
“Jalur lingkar luar itu totalnya 38 kilometer. Sudah diusulkan dari zaman wali kota sebelumnya. Tapi tidak ada realisasi, sehingga kalau sampai tahun depan tidak jalan juga, kami sebagai warga Pekalongan dan Batang tidak akan lagi memiliki respect sama sekali.” ungkap RB.
Ia bahkan sudah menegaskan bahwa PMN untuk proyek ini sudah tersedia hingga 2029 dan tinggal menunggu political will atau niatan dari kementerian teknis agar hal ini segera direalisasikan. Di ujung pernyataannya, RB menyampaikan peringatan terbuka.
Menurutnya, jika pemerintah hanya bertindak ketika situasi sudah memburuk, maka peran pengawasan dan perencanaan menjadi tidak lagi bermakna. Ia meminta BPI Danantara untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar percepatan pembangunan tanggul rob dan jalur lingkar luar benar-benar terlaksana.
“Jikalau didesak bersama-sama oleh Danantara dan Kementerian BUMN, insya Allah akan bisa segera dijalankan. Jangan tunggu sampai kondisi semakin parah baru bergerak,” tutupnya.**
