Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA – Sektor pertambangan terus menunjukkan perannya sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional dan daerah. Aktivitas industri tambang di berbagai wilayah penghasil mineral strategis tidak hanya menghasilkan komoditas ekspor, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan usaha pendukung.
Menurut data terkini, kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat mencapai sekitar 8,5 persen, menjadikannya sektor terbesar kelima dalam struktur ekonomi Indonesia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menjelaskan bahwa sektor pertambangan memiliki peran vital bagi keberlanjutan fiskal baik di tingkat pusat maupun daerah. Aktivitas tambang, kata dia, menjadi tulang punggung bagi daerah yang bergantung pada sumber daya mineral, karena menghasilkan penerimaan yang signifikan dari sisi pajak dan retribusi.
“Sektor pertambangan menjadi sektor terbesar kelima penyumbang PDB nasional, yakni sekitar 8,5 persen. Banyak daerah yang ekonominya bergantung pada sumber daya mineral, sehingga dinamika sektor ini harus menjadi perhatian utama pembuat kebijakan,” ujar Abra dalam forum diskusi “Tata Kelola Pertambangan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkelanjutan”, baru-baru ini.
Abra menegaskan, kontribusi sektor tambang bukan hanya dari ekspor mineral, tetapi juga dari perputaran ekonomi lokal seperti industri pendukung, transportasi, logistik, dan penyedia jasa.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya nasional, Holding Industri Pertambangan MIND ID berperan besar dalam memastikan manfaat ekonomi tambang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Sebagai induk dari perusahaan-perusahaan pengelola mineral strategis seperti Freeport Indonesia, ANTAM, Inalum, dan lainnya, MIND ID menjadi penopang bagi penerimaan fiskal daerah.
Melalui kewajiban pajak, retribusi, dan aktivitas rantai pasok lokal, MIND ID dan anggota grupnya turut berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembiayaan pembangunan infrastruktur publik.
Di Papua Tengah, aktivitas pertambangan menjadi penyokong utama ekonomi daerah. Kabupaten Mimika, misalnya, mencatat kontribusi sektor tambang terhadap fiskal daerah mencapai Rp407,77 miliar, dari total penerimaan daerah sebesar Rp5,8 triliun. Mayoritas penerimaan tersebut bersumber dari aktivitas PT Freeport Indonesia serta ekosistem ekonomi di sekitar area operasional perusahaan.
Sementara di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, sektor pertambangan batu bara berperan penting terhadap pendapatan daerah. Pemerintah kabupaten menargetkan PAD tahun 2025 sebesar Rp405,24 miliar, dengan realisasi hingga Agustus 2025 mencapai Rp223,19 miliar atau lebih dari 50 persen target tahunan.
Kontribusi itu sebagian besar bersumber dari pajak air permukaan, retribusi jasa, transportasi, dan aktivitas logistik yang mendukung kegiatan tambang batu bara.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aktivitas tambang timah juga menjadi motor utama ekonomi daerah. Pemerintah provinsi menetapkan PAD perubahan 2024 sebesar Rp2,4 triliun, di mana sebagian besar bersumber dari pajak daerah serta geliat ekonomi yang ditopang industri pertambangan.
Selain itu, operasi perusahaan tambang di bawah MIND ID seperti ANTAM dan Inalum juga memberikan dampak ekonomi signifikan di berbagai daerah, antara lain Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara.
Beberapa kabupaten seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Toba mencatat peningkatan pendapatan daerah dari pajak air permukaan dan retribusi lokal yang bersumber dari kegiatan industri mineral.
Lebih lanjut, Abra Talattov menilai bahwa hilirisasi mineral strategis menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi di daerah tambang. Menurutnya, nilai tambah dari pengolahan hasil tambang di dalam negeri akan menciptakan efek berganda yang lebih luas terhadap ekonomi lokal.
“Kami di Indef saat ini tengah melakukan kajian mengenai hilirisasi mineral strategis sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ungkap Abra.
Dengan penguatan tata kelola dan percepatan hilirisasi, sektor pertambangan diharapkan tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
