Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
KUPANG, NTT — Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja satu tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 80,5 persen. Capaian tersebut terungkap dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Satu Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang digelar di Sofyan Hotel Cut Meutia, Jumat (13/2) malam.
Diskusi menghadirkan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai narasumber utama bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma. Turut hadir Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, serta para penanggap Ade Reza Hariyadi dan Rafnel Azhari.
Sebanyak 50 peserta mengikuti forum ini, terdiri dari 30 jurnalis media cetak dan online nasional serta 20 mahasiswa dan diaspora NTT. Hadir pula jajaran pimpinan perangkat daerah, di antaranya Plh Sekda Provinsi NTT Flouri Rita Wuisan, Kepala Bapperida Alfons Theodorus, sejumlah kepala dinas, serta Ketua KADIN NTT Bobby Liyanto.
Survei dilakukan Voxpol Center secara kuantitatif melalui wawancara tatap muka pada 5–14 Januari 2026. Sebanyak 800 responden tersebar proporsional di 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3,47 persen, sehingga hasilnya dinilai dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Selain mencatat tingkat kepuasan 80,5 persen, survei juga mengidentifikasi sektor prioritas yang menjadi perhatian publik, yakni ekonomi dan kesejahteraan, infrastruktur serta layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan survei tersebut dan menilai hasilnya sebagai cermin sekaligus bahan evaluasi.
“Terima kasih kepada Voxpol Center Research and Consulting sebagai lembaga dengan kredibilitas baik yang melakukan survei ini. Kami harapkan hasilnya menjadi rekomendasi pembenahan pembangunan dan pembelajaran bagi kami untuk langkah ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, angka kepuasan 80,5 persen bukan alasan untuk berpuas diri.
“Capaian ini menjadi energi dan tanggung jawab moral bagi kami untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Setiap kebijakan harus terukur dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga memaparkan perkembangan penanganan kemiskinan. Ia menyebut angka kemiskinan di NTT per Februari 2026 turun menjadi 17,5 persen, dibandingkan Maret 2025 sebesar 18,6 persen.
Menurutnya, penurunan ini menunjukkan penanganan kemiskinan berada pada jalur yang tepat. Untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, Pemprov NTT akan menjalankan program bedah rumah bagi masyarakat miskin pada 2026 serta memperkuat program percepatan penurunan stunting melalui pola orang tua asuh.
Di sektor ekonomi, Pemprov mendorong pemberdayaan UMKM melalui program OVOP (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan, serta menghadirkan NTT Mart sebagai upaya memperluas akses pasar bagi produk lokal.
Gubernur juga memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah, seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih, agar berjalan tepat sasaran.
Dalam sesi dialog, Gubernur Melki menegaskan komitmennya menindak tegas oknum yang memanipulasi data kemiskinan.
“Kita harus tindak tegas setiap orang yang sengaja bermain-main dengan data kemiskinan. Jangan sampai bantuan sosial bermasalah dan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan sanksi akan berlaku bagi masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu namun tetap menerima bantuan sosial melalui praktik manipulasi data.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengapresiasi keterbukaan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menerima evaluasi publik. Ia menilai kepemimpinan yang aktif turun ke lapangan menjadi salah satu faktor meningkatnya persepsi positif masyarakat.
Sementara itu, Ade Reza Hariyadi menekankan pentingnya kapasitas responsif pemerintah daerah dalam memproyeksikan tantangan ekonomi, infrastruktur, dan kemiskinan. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta perhatian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Rafnel Azhari menilai capaian 80,5 persen merupakan angka yang baik untuk tahun pertama kepemimpinan dan mencerminkan kepercayaan publik, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah seperti petani, peternak, dan nelayan yang dominan dalam survei.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Melki memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berjalan sesuai rencana.
Ia menyebut NTT dan NTB akan memprioritaskan renovasi venue yang sudah ada. Untuk cabang olahraga yang belum memiliki fasilitas memadai, opsi penggunaan venue di Jakarta dan Jawa Barat menjadi alternatif.
“Prinsipnya PON NTT–NTB tetap berjalan tanpa membebani APBN,” tandasnya.
Diskusi publik ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di NTT.**
