Laporan wartawan sorotnews.co.id : Nahar.
TANJABTIM, JAMBI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta dengan tegas usut tuntas mangkraknya pembangunan pelabuhan Jambi yang sudah menelan anggaran mencapai ratusan Milyar bersumber dari APBN, dari tahun 2014 berturut turut dilakukan pembangunan selama lima tahun, kenapa hari ini tidak berlanjut, ini menjadi tanda tanya besar. Hal itu diungkapkan Arie Soerianto, aktivis penggiat dan pemerhati lingkungan Kabupaten Tanjabtim, di salah satu bilangan kafe di Muara Sabak, Kamis (4/9/2025)
Arie Soerianto, yang juga tokoh pendiri Kabupaten Tanjabtim menyampaikan dengan tegas bahwa harus ada pertanggungjawaban apabila pembangunan pelabuhan ujung Jabung Kabupaten Tanjabtim Provinsi Jambi ini menggunakan dana APBN.
“Saya minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk segera turun ke Kabupaten Tanjabtim ke ujung Jabung untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan,” tegas Arie.
Arie Soerianto yang akrab disapa Bang Ari mempertanyakan kelanjutan pembangunan ujung Jabung apakah masih berlanjut atau tidak, sebab masyarakat masih menunggu dan sangat berharap adanya pelabuhan internasional beroperasi di Provinsi Jambi
“Apakah ini mau dilanjutkan atau tidak. Kalau memang tidak, maka harus diproses secara hukum, agar supaya publik bisa tau, jangan sampai kami menunggu dan menunggu yang tak ada kepastian,” jelasnya.
Arie juga mempertanyakan pertanggung jawaban seperti apa terhadap mangkraknya pembangunan pelabuhan ujung Jabung yang sudah menelan anggaran cukup besar hingga mencapai ratusan milyar rupiah.
“Pelabuhan mangkrak, tidak juga dibangun. Sudah menelan anggaran begitu besar, pertanggung jawabannya seperti apa. Saya kira itu yang lebih penting bagi kami,” pungkas Arie Soerianto.**
