Laporan wartawan sorotnews.co.id : Marselin SK.
NAGEKEO, NTT – Usai meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo pada Sabtu (13/9/2025). Rapat berlangsung di rumah jabatan Bupati Nagekeo dan dihadiri sejumlah instansi terkait, termasuk perwakilan BNPB, Basarnas, TNI/Polri, Balai PUPR, Dinas Sosial, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan tiga fokus utama penanganan bencana, yakni: Pencarian korban hilang, Pemulihan infrastruktur vital, Pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.
Hingga hari ke-6 pascabencana, tercatat delapan orang dinyatakan hilang, dengan lima korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini, tiga korban masih dalam pencarian. Basarnas menyampaikan bahwa proses evakuasi terkendala medan berat, tumpukan material longsor, serta arus sungai yang deras.
Untuk mempercepat pencarian, anjing pelacak (K9) akan didatangkan melalui koordinasi dengan Polda NTT. Sementara itu, dukungan personel tambahan dari TNI, Polri, dan masyarakat terus digerakkan di lapangan.
BNPB menyebutkan bahwa masa pencarian standar berlangsung 7 hari, namun dapat diperpanjang 3 hari jika ada permintaan resmi dari pemerintah daerah, sebagaimana aspirasi yang disampaikan oleh warga terdampak.
Wakil Gubernur Asadoma menyoroti kondisi para penyintas yang saat ini sangat membutuhkan pakaian, makanan, dan air bersih. Banyak warga kehilangan seluruh harta benda dan hanya menyisakan pakaian yang melekat di badan saat menyelamatkan diri.
Untuk itu, Pemprov NTT akan menyalurkan: 4 ton beras dari pemerintah provinsi, 2–3 ton beras dari Dinas Sosial, dan 1 ton beras dari BPBD.
Dapur umum yang saat ini baru tersedia satu unit, akan ditambah melalui dukungan logistik dari Kabupaten Ende.
Wakil Gubernur juga mendorong Pemkab Nagekeo menggalang bantuan pakaian layak pakai dari ASN, mencontohkan keberhasilan program serupa di Lewotobi yang berhasil mengumpulkan ribuan potong pakaian untuk korban bencana.
Terkait akses air bersih, Pemprov NTT mengusulkan penggunaan truk tangki air dari kabupaten tetangga untuk solusi jangka pendek. Koordinasi juga akan dilakukan dengan PDAM dan pihak terkait untuk memastikan distribusi air ke titik-titik pengungsian. Untuk jangka panjang, akan disiapkan pompa air dan sistem penampungan guna memenuhi kebutuhan air rumah tangga warga.
Rapat juga membahas kerusakan serius pada jaringan infrastruktur akibat banjir bandang. Beberapa jembatan utama yang menghubungkan jalur ekonomi mengalami kerusakan berat.
Balai PUPR mencatat ada tujuh jembatan lintas provinsi yang terdampak, dengan dua jembatan Maukeli dan Aewoe belum dapat diakses sama sekali. Satu unit jembatan darurat telah tiba dari Kupang, dan satu lagi akan dikerjakan bersama Denzipur Udayana.
Untuk mempercepat pemulihan struktur sungai dan jalan: Balai PUPR telah mengirim 1.000 lembar kawat bronjong, Tambahan 1.500 lembar lagi dalam perjalanan menuju lokasi.
Wakil Gubernur memastikan bahwa perbaikan ruas jalan akan menjadi prioritas Pemprov NTT guna memulihkan mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
BNPB menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan terverifikasi guna memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran. Enam personel BNPB kini bekerja di Kantor Bupati untuk menghimpun dan memverifikasi data warga terdampak, termasuk: Bayi, balita, ibu hamil, Lansia, dan Kelompok rentan dengan kebutuhan khusus.
Pendataan mencakup bukan hanya mereka yang mengungsi di tenda darurat, tetapi juga warga yang tinggal sementara di rumah kerabat.
Menindaklanjuti hal ini, Wakil Gubernur menginstruksikan pembentukan satgas pendataan dengan surat tugas resmi, struktur kerja yang jelas, serta pelaporan harian.
Bencana ini menyebabkan kerusakan serius pada 83 rumah warga, dengan 47 di antaranya rusak berat atau hanyut. Bagi keluarga yang rumahnya hilang atau berada di zona rawan, pemerintah akan melakukan relokasi ke lokasi yang lebih aman.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa relokasi akan diupayakan tetap berada dalam wilayah desa asal untuk menjaga kemudahan administrasi dan keberlangsungan sosial warga. BNPB menargetkan agar rumah-rumah baru sudah bisa ditempati sebelum Natal 2025.
Dalam aspek kesehatan, Wagub menyoroti pentingnya perlindungan bagi tim pencarian dan relawan. Ia meminta penyediaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, dan sepatu bot.
Untuk penerangan, Desa Sawu menjadi prioritas pemulihan karena hingga kini masih mengalami pemadaman total. Hal ini dikhawatirkan mengganggu distribusi bantuan dan keamanan warga.
Menutup rapat koordinasi, Wakil Gubernur Johni Asadoma menekankan pentingnya transparansi data dan kolaborasi lintas sektor. Ia meminta agar seluruh informasi perkembangan korban dan bantuan dipasang secara terbuka di papan pengumuman di lokasi pengungsian.
“Dengan koordinasi yang baik dan gotong royong dari semua pihak, kita harapkan penanganan bencana banjir bandang di Nagekeo dapat berjalan cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat terdampak,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTT menyatakan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat, memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung menyeluruh, berkelanjutan, dan membangun harapan baru bagi seluruh warga Nagekeo.**
