Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Minardi.
MUNA, SULTRA – Warga Desa Napalakura kembali melayangkan aduan susulan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna. Langkah ini diambil menyusul lambatnya respon Kejari atas aduan awal masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Napalakura.
Seorang perwakilan masyarakat Desa Napalakura, yang meminta namanya tidak dipublikasikan, menyampaikan bahwa aduan susulan tersebut tetap memuat poin-poin yang sama seperti laporan pertama yang telah diajukan pada Februari lalu. Menurutnya, tindakan ini dilakukan karena aduan awal mereka belum mendapat tindak lanjut memadai dari pihak kejaksaan.
“Aduan susulan yang kami masukkan hari ini adalah bentuk ketidakpuasan kami atas lambatnya respon Kejari Muna terhadap laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa, dugaan mark up anggaran, dan dugaan kesewenang-wenangan Kepala Desa Napalakura,” ujarnya, Senin (28/4).
Ia menambahkan, apabila aduan susulan ini kembali tidak mendapat respon konkret dari Kejari Muna, masyarakat akan menempuh langkah tegas lainnya.
“Jika tidak ada juga tindak lanjut, kami, warga Desa Napalakura, siap melakukan aksi boikot terhadap Kantor Desa Napalakura,” tegasnya.
Lebih jauh, warga Desa Napalakura berharap Kejari Muna dapat segera mengambil tindakan tegas dengan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa, melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.
“Atas kasus ini, kami mendesak Kejari Muna untuk segera berkoordinasi dengan BPK guna melakukan audit, agar polemik di Desa Napalakura bisa segera diselesaikan,” tutupnya.
Sementara itu, saat tim media berupaya mengonfirmasi ke Kejaksaan Negeri Muna, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Hamrullah tidak berada di tempat. Seorang staf kejaksaan yang ditemui di kantor tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menghadiri sidang di luar kantor.
“Kasi Intel-nya sedang keluar kantor, ada jadwal sidang,” kata salah satu pegawai Kejari Muna.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Muna belum memberikan keterangan resmi terkait aduan masyarakat Napalakura tersebut.**
