Laporan wartawan sorotnews.co.id : Toni.
KOTA PEKALONGAN, JATENG – Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Kantor Kecamatan Pekalongan Barat. Program GPM itu dilakukan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sub Koordinator Seksi Harga Pangan Dishanpan, Dhani Sardono Wiyoto mengatakan tindak lanjut GPM itu dari hasil rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang rutin digelar setiap Hari Senin bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kota Pekalongan masuk 5 kabupaten dan kota di Jateng yang mengalami Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi untuk daging sapi, ayam dan bawang merah sehingga perlu dilakukan intervensi melalui GPM,” katanya, Rabu (8/5/2024).
Dhani mengungkapkan GPM melibatkan berbagai vendor seperti BUMD, Bulog, PT Prima Food, PT ID Food dan Gapoktan yang menyediakan pangan murah antara lain bawang merah, bawang putih, dan cabai termasuk telur omega 3 dengan harga terjangkau.
Selain itu Dishantan juga memfasilitasi penurunan harga sehingga di GPM lebih murah karena ada subsidi dari pemerintah. Ia mencontohkan harga beras SPHP dijual Rp 55 ribu per lima kilo, beras premium ukuran 5 kg Rp 70 ribuan, telur omega perkilo Rp 26.500, bawang merah perkilo Rp 22 ribu, bawang putih kemasan sedang Rp 10 ribu dan ayam utuh Rp 28 ribu.
“Jadi beras beras perkilo yang tadinya dijual Rp 12 ribu turun menjadi Rp 11 ribu. Demikian juga dengan produk pangan yang lain rata-rata turun antara 1000 hingga 2000,” jelasnya.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Joko Purnomo menyebut GPM jadi salah satu faktor upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal itu dilatarbelakangi oleh harga pangan yang fluktuatif dan cenderung naik sehingga berdampak langsung ke masyarakat.
“GPM ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh bahan pangan murah. GPM juga jadi pemberdayaan terhadap ekonomi lokal yang terkoneksi langsung ke produsen atau petani sehingga turut meningkatkan pendapatan mereka,” jelas Joko.
Kepala Dinperpa Lilik Setyawati menambahkan pada akhir April 2024 lalu, nilai IPH Kota Pekalongan masih tinggi sebesar 1,32 persen sehingga masuk 6 besar di Jateng. Dirinya mengaku lega awal Mei 2024 IPH pelan turun di angka -1,45 persen.
“Harapannya melalui gencarnya GPM nilai IPH makin menurun sehingga pembelian di acara GPM masyarakat tidak dibatasi kupon dan bebas,” tutupnya.*
