Laporan wartawan sorotnews.co.id : Muktar.
JAKARTA – Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI G. Eko Sunarto, S.Pd., M.Si., menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, Jumat, 9 Mei 2025.
Rakor yang berlangsung di Hotel AONE, Menteng, Jakarta Pusat, ini membahas sinkronisasi kebijakan terkait program pendidikan karakter bagi siswa bermasalah di Provinsi Jawa Barat. Pertemuan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko PMK RI, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait. Turut mendampingi Brigjen Eko, Kasubdit Lingkungan Pendidikan Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan, Kolonel Inf Adang Suherlan, S.Sos.
Dalam pemaparannya, Brigjen Eko menyoroti pentingnya pendidikan karakter berbasis pelatihan semi-militer sebagai bagian dari upaya pembinaan bela negara. Program ini, kata dia, bertujuan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan di kalangan siswa yang mengalami permasalahan perilaku.
“Program ini dapat menjadi alternatif pembinaan dengan pendekatan pelatihan fisik dan mental yang terukur, serta didasari semangat nasionalisme. Namun tentu pelaksanaannya harus tetap memperhatikan norma hukum, sosial, dan psikologis,” ujar Brigjen Eko.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan program serupa menimbulkan pro dan kontra. Beberapa kalangan menilai pendekatan semi-militer dapat membantu orang tua dan menjadi solusi konkret dalam membina karakter anak. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut dikhawatirkan berisiko terhadap kondisi psikologis peserta didik, serta menimbulkan kekhawatiran atas potensi pelanggaran hak asasi manusia jika tidak dijalankan secara bijak.
Brigjen Eko menegaskan bahwa prinsip dasar pendidikan bela negara tidak boleh lepas dari nilai-nilai demokrasi, inklusivitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa program bela negara bukan dimaksudkan untuk memiliterisasi anak-anak, melainkan untuk menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa.
“Pelibatan tenaga profesional di bidang pendidikan dan psikologi juga penting agar program ini tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik,” tambahnya.
Rakor berlangsung dalam suasana tertib, lancar, dan penuh kekeluargaan. Forum ini menjadi ajang penting untuk menyatukan pandangan lintas sektor terkait arah kebijakan pendidikan karakter yang berpijak pada prinsip pembinaan yang humanis dan konstitusional.**
