Laporan wartawan sorotnews.co.id : Andri HH.
KAB. TASIKMALAYA, JABAR – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut tak lagi membutuhkan kerja sama dengan media massa menuai gelombang kecaman. Kritik tajam dilontarkan oleh berbagai kalangan, termasuk Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tasikmalaya, Chandra Foetra S., yang menyebut pernyataan tersebut berbahaya dan mencederai demokrasi.
Dalam pidatonya di Universitas Pakuan, Bogor yang diunggah melalui kanal YouTube UNPAK TV pada 24 Juni 2025, Gubernur Dedi secara gamblang menyatakan bahwa media sosial pribadinya cukup untuk menyampaikan informasi publik. Kerja sama dengan media konvensional, menurutnya, sudah tak lagi diperlukan.
“Ceritakan apa pun, tidak usah lagi ada kerja sama media. Efisien,” ujar Dedi di hadapan mahasiswa.
Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras. Chandra Foetra menilai ucapan Gubernur Dedi sebagai bentuk arogansi komunikasi publik yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Ucapan seperti itu bukan hanya tidak pantas, tapi bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan alat kontrol sosial,” tegas Chandra. Senin ( 07/07/2025).
Ia menambahkan, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin kemerdekaan pers, bukan justru meremehkannya. Menutup pintu terhadap media sama saja dengan mematikan transparansi dan menghapus akuntabilitas.
Lebih jauh, Chandra mengingatkan bahwa media sosial tidak bisa menggantikan peran pers profesional. Komunikasi satu arah melalui akun pribadi hanya akan menciptakan ruang gema (echo chamber), memperkuat narasi tunggal, dan melemahkan partisipasi rakyat.
“Media sosial bukan ruang verifikasi. Ia tak mampu menyaring hoaks, menguji fakta, apalagi mewakili suara publik. Jika semua dikendalikan oleh satu pihak, itu bukan demokrasi, itu propaganda,” ujarnya.
Sebagai penutup, Chandra mendesak Gubernur Dedi untuk segera mengklarifikasi ucapannya dan membuka ruang dialog bersama komunitas pers demi menjaga iklim demokrasi yang sehat di Jawa Barat.**
