Laporan wartawan sorotnews.co.id : Udin.
PEKALONGAN, JATENG – Puluhan warga Desa Watussalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, mendatangi balai desa setempat untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan program dan dana desa sejak 2019. Mereka menilai kepala desa tidak pernah melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan maupun musyawarah desa.
Aksi penyampaian aspirasi itu berlangsung pada Jumat siang dan difasilitasi langsung oleh pihak kecamatan serta Polsek Buaran. Dalam forum tersebut, perwakilan warga bertemu dengan Kepala Desa Watussalam, Heru Dwi Anto, untuk meminta penjelasan sekaligus bukti dokumen resmi, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019–2024.
Menurut warga, selama beberapa tahun terakhir, sejumlah program desa seperti ketahanan pangan, peternakan, pengelolaan kafe, serta pembangunan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dinilai tidak jelas pelaksanaannya. Mereka menduga ada kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan aset desa yang kini juga tengah ditelusuri oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
“Warga hanya mendengar isu soal program peternakan sapi, kambing, lele, sampai kafe desa. Tapi sampai sekarang warga enggak pernah lihat hasilnya. Tidak ada sosialisasi, tidak ada keterbukaan informasi,” ujar Yusuf, salah satu warga Watussalam saat ditemui di lokasi, Jum’at (7/11/2025).
Ia menambahkan, pembangunan dapur MBG di atas tanah bengkok desa juga menjadi sorotan warga karena dilakukan tanpa musyawarah.
“Harusnya, kalau mau bangun di atas aset desa, itu melibatkan tokoh masyarakat. Ini kan tiba-tiba sudah berdiri saja, tanpa sosialisasi. Warga jadi bingung dan curiga,” lanjut Yusuf.
Warga kemudian meminta agar kepala desa bersikap terbuka terkait seluruh program dan penggunaan anggaran. Pihaknya hanya ingin transparansi. Kalau memang ada program, ya disampaikan secara terbuka. Jangan sampai warga malah tahunya dari isu.
“Warga hanya ingin bukti, bukan janji. Kalau semua terbuka, enggak akan ada kecurigaan,” pungkas Yusuf.
Ditemui usai pertemuan, Kepala Desa Watussalam Heru Dwi Anto membenarkan bahwa pembangunan dapur MBG memang dilakukan secara cepat karena adanya batas waktu dari pihak pengelola. Ia mengakui proses administrasi dan perjanjian sewa-menyewa baru akan dilengkapi setelah bangunan berdiri.
“Waktu itu memang harus didirikan cepat, katanya ada deadline. Karena di desa ada lahan strategis, kami persilakan, tapi sudah kami sarankan supaya pihak pengelola mengurus izin dan surat perjanjian sewanya,” kata Heru.
Heru juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengumpulkan data untuk menjawab tuntutan warga.
“Kami akan berupaya menyiapkan semua data yang diminta warga, supaya bisa dijelaskan secara terang benderang,” ujarnya.
Terkait tudingan adanya program peternakan sapi yang tidak terealisasi, Heru menegaskan bahwa program tersebut tidak pernah ada.
“Kalau sapi memang tidak ada. Yang ada program ketahanan pangan berupa ternak ayam dan kambing, dan itu sudah terealisasi. Ada dokumentasinya, nanti akan kami tunjukkan,” jelasnya.
Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, persoalan dugaan penyimpangan dana desa Watussalam sudah dilaporkan dan sedang dalam proses penelusuran oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Warga berharap hasil pemeriksaan tersebut bisa menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan ke depan.
Pertemuan warga dengan pihak desa akan kembali dilanjutkan setelah salat Jumat dengan agenda utama membahas penyerahan dokumen RKP dan LPJ 2019–2024.**
