Laporan wartawan sorotnews.co.id : Udin.
PEMALANG, JATENG – Sebanyak 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pemalang resmi dinyatakan graduasi atau tidak lagi menerima bantuan sosial, setelah dinilai mampu mandiri secara ekonomi. Prosesi wisuda digelar di Pendopo Kabupaten Pemalang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Saefullah Yusuf dan disaksikan Wakil Menteri Sosial, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Pemalang, unsur Forkopimda, serta ratusan pendamping PKH.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa graduasi KPM merupakan bukti keberhasilan kerja kolaboratif pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Ia menilai, pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBD yang kontribusinya hanya sekitar 15 persen, melainkan ditopang oleh investasi yang meningkat signifikan.
“Jawa Tengah hari ini bisa menambah investasi hampir Rp66 triliun, dan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,37 persen, di atas nasional. Outputnya adalah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Luthfi menegaskan bahwa wisuda PKH bukan semata-mata karena peserta dianggap ‘tidak miskin lagi secara tiba-tiba’, melainkan melalui proses panjang berbagai intervensi, seperti bantuan pangan, RTLH, pendidikan, kesehatan, hingga perluasan akses kerja.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar program PKH tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PKM.
“Jadi setiap desa nantinya diawasi oleh tiga pilar lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas agar tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Ini akan menjadi role model di seluruh kabupaten/kota,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saefullah Yusuf memuji semangat para peserta graduasi yang hadir mengenakan toga. Menurutnya, mereka adalah contoh keluarga yang telah ‘naik kelas’, dari penerima bantuan menjadi keluarga yang kini difasilitasi untuk berkembang lebih jauh.
“Awalnya Bapak-Ibu dibela lewat PKH dan bansos. Tapi itu ada batasnya. Jangan jadi demotivasi. Hari ini Bapak-Ibu lulus karena sudah mampu mandiri dan siap naik kelas menjadi penerima fasilitas pemberdayaan,” kata Mensos.
Ia menjelaskan bahwa setelah graduasi, keluarga akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan seperti bantuan modal usaha, peningkatan kapasitas UMKM, dan berbagai skema lain yang disinergikan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha.
Mensos juga menyinggung reformasi besar dalam sistem data bantuan sosial melalui Inpres No. 4/2025, yang mewajibkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS.
“Tidak boleh lagi ada data sendiri-sendiri. Semua harus mengacu pada data BPS agar kerja kita terukur dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mensos meminta Pemalang meningkatkan jumlah KPM yang siap graduasi pada tahun depan. “Hari ini lulus 1.000 KPM. Tahun depan harus bisa 3.000 KPM secara terukur,” ujarnya.
Prosesi wisuda berlangsung meriah dengan yel-yel motivasi, ajakan untuk tetap semangat, serta penegasan bahwa tujuan akhir dari PKH bukan sekadar menerima bantuan, tetapi berdaya dan mandiri secara berkelanjutan.**
