Laporan wartawan sorotnews.co.id : Sugeng Tri.
SURABAYA, JATIM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan tegas meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap petugas pengelola Beasiswa Pemuda Tangguh. Permintaan itu menyusul adanya dugaan penyaluran beasiswa yang tidak tepat sasaran, termasuk temuan anak pejabat dan keluarga mampu yang justru lolos sebagai penerima manfaat.
Eri menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada petugas teknis, tetapi juga kepada seluruh pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang terlibat dalam proses administrasi dan verifikasi data beasiswa. Ia menduga telah terjadi pemalsuan data dalam proses seleksi penerima.
“Pemalsuan yang saya temui, ada mahasiswa yang mengubah nominal penghasilan orang tuanya agar bisa diterima di sekolah negeri melalui jalur mandiri, lalu membebankan biayanya ke beasiswa Pemuda Tangguh,” ujar Eri, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, praktik tersebut jelas menyalahi aturan. Pasalnya, Beasiswa Pemuda Tangguh diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang masuk perguruan tinggi melalui jalur non-mandiri.
“Kecurangan berikutnya, ada pihak yang meloloskan. Padahal seharusnya beasiswa ini hanya menyasar mahasiswa berprestasi, jalur non-mandiri, dan dari keluarga tidak mampu,” tegasnya.
Eri kembali menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penginputan dan verifikasi data. Ia menilai, dari temuan yang ada, kuat dugaan terjadi pemalsuan data secara sistematis.
“Saya minta diperiksa semuanya, mulai dari pejabat yang memasukkan data. Dari situ bisa disimpulkan bahwa ada pemalsuan data di dalamnya,” terangnya.
Ia menyebut, pemeriksaan ini sangat penting agar ke depan peruntukan Beasiswa Pemuda Tangguh dapat dikembalikan sesuai tujuan awal, yakni membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Memang beasiswa itu berbasis prestasi, tapi prestasinya harus dilihat dari sisi yang benar. Bukan prestasi yang masuk melalui jalur mandiri dengan nilai tinggi,” imbuhnya.
Terkait temuan anak pejabat yang lolos sebagai penerima beasiswa, Eri memastikan Pemkot Surabaya tidak akan ragu menghentikan bantuan tersebut.
“Diketahui ada anak dari BUMN, ada juga anak pejabat Pemkot Surabaya dan pejabat provinsi Jawa Timur. Mereka bisa lolos karena masuk jalur ini,” ungkap Eri.
Ia menduga, selama ini ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan demi memperoleh stigma sebagai mahasiswa berprestasi dan mendapatkan bantuan pemerintah, meskipun berasal dari keluarga mampu.
“Masuk jalur mandiri itu UKT-nya bisa Rp15 juta per semester. Tapi anak orang kaya masih bisa dapat uang saku Rp700 ribu per bulan. Ini menghabiskan uang Pemkot,” paparnya.
Akibat praktik tersebut, kuota beasiswa yang seharusnya diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu justru terambil oleh mereka yang secara ekonomi berkecukupan.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya memangkas nominal Beasiswa Pemuda Tangguh menjadi Rp2,5 juta untuk dua semester, menyusul temuan banyaknya penerima yang tidak sesuai sasaran. Kebijakan itu menuai beragam tanggapan dari masyarakat yang mempertanyakan sistem penyaringan dan verifikasi Pemkot Surabaya, sehingga anak pejabat yang bukan target program dapat lolos sebagai penerima beasiswa.**
