Laporan wartawan sorotnews.co.id : Samahato Buulolo/A. Pais.
KEPULAUAN NIAS, SUMUT – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menerbitkan surat instruksi kepada kadernya di jajaran baik Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Legislatif untuk berhemat sebagai antisipasi atas kenaikan harga minyak dunia akibat perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.
Surat DPP PDI Perjuangan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto pada Kamis (5/3), perihal instruksi antisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia.
“Instruksi dimaksud dijelaskan oleh Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Faiginaoto Laia, S.Pd kepada sorotnews dan instruksi yang wajib dipatuhi oleh seluruh kader,” katanya.
Lewat surat itu, lanjut Calon Ketua PAC PDIP Kecamatan Lahusa itu, dimana PDI Perjuangan berhitung kenaikan USD1 harga minyak mentah dunia berpotensi menambah beban subsidi minyak Nasional hingga kurang lebih Rp.7 triliun.
“Akibat hal tersebut berimplikasi pada kenaikan harga BBM, kenaikan biaya distribusi barang, harga pangan, serta memicu inflasi yang memberatkan kehidupan rakyat kecil, sebagaimana isi pada surat instruksi DPP dimaksud,” ujar Laia.
PDIP mengeluarkan lima instruksi dalam surat itu, yang ditujukan kepada Kadernya di jajaran Kepala Daerah dan Pimpinan Lembaga Legislatif, salah satunya untuk mulai berhemat dan melakukan efisiensi.
“Melaksanakan penghematan dan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat serta menunda kegiatan yang tidak mendesak, demikian bunyi poin ketiga instruksi tersebut,” kata Faiginaoto.
Kedua, PDI Perjuangan juga meminta Kepala Daerah dan Pimpinan Legislatif untuk berhitung atas kenaikan harga minyak dunia terhadap dampak fiskal APBD.
Ketiga, PDI Perjuangan juga meminta DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD secara konstruktif dan efektif.
Keempat, PDI Perjuangan meminta Kader untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan dan biaya distribusi, dan memastikan stabilitas pasokan dan harga di masing-masing daerah.
Kelima, PDI Perjuangan meminta kadernya di Eksekutif dan Legislatif untuk memperkuat program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya.
Demikian instruksi DPP PDI Perjuangan tersebut disampaikan kepada seluruh Kadernya untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan keberpihakan kepada rakyat kecil, ujar Sekretaris PAC PDIP Kec. Lahusa Faiginaoto Laia, dengan penuh semangat.**
