Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
TAMBRAUW, PBD – Negara menunjukkan sikap tegas tanpa kompromi terhadap eskalasi kekerasan yang menyasar warga sipil di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya. Aparat keamanan menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku teror, menyusul rangkaian serangan yang telah menewaskan sedikitnya tiga orang dalam beberapa pekan terakhir.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa, saat melakukan kunjungan langsung ke Distrik Bamusbama bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (18/3/2026).
Kunjungan tersebut merupakan respons cepat pemerintah daerah dan aparat keamanan atas situasi yang memicu keresahan di tengah masyarakat. Kehadiran pimpinan daerah di lokasi juga menegaskan komitmen negara untuk berada di garis depan dalam menjamin keselamatan warga serta tidak tunduk terhadap aksi teror.
Berdasarkan data aparat, sedikitnya tiga korban jiwa telah jatuh dalam rangkaian serangan tersebut. Salah satu korban adalah Abraham Franklin Delano Kambu (22), tenaga honorer di Sekretariat Daerah Tambrauw, yang ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang sejak 8 Maret 2026. Korban diduga menjadi target serangan kelompok kriminal bersenjata saat melintas di Distrik Bamusbama sepulang dari Kota Sorong.
Insiden berikutnya terjadi pada 16 Maret 2026, ketika empat warga sipil diserang dalam perjalanan menuju Sorong. Dua korban meninggal dunia, yakni Yermia Lobo, seorang tenaga kesehatan, dan Yohanes Edwintus Bido, pemuda asal Ende, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, dua korban lainnya berhasil selamat dan saat ini masih menjalani perawatan medis.
Rangkaian kejadian tersebut semakin menegaskan urgensi kehadiran negara dalam menjamin keamanan di wilayah yang tergolong rawan konflik.
Dalam keterangannya, Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa menegaskan bahwa aparat tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku kekerasan.
“Tidak ada toleransi bagi para pelaku teror di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Tambrauw,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Peran tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dini dan pelaporan sangat diperlukan guna menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Selain mengedepankan penindakan hukum, aparat juga mengutamakan pendekatan humanis dalam setiap langkah operasi di lapangan.
“Saya telah memerintahkan Kapolres Tambrauw untuk meningkatkan patroli dan deteksi dini, melakukan penegakan hukum secara tegas namun tetap humanis, serta memperkuat sinergi dengan TNI dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil.
“Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah. Penyerangan terhadap warga sipil merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditangani secara tegas, terukur, serta tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,” tegas Gubernur.
Pemerintah daerah juga telah mengambil langkah cepat dengan melakukan pendataan korban, menyediakan layanan medis dan psikologis, serta menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Selain itu, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan guna mencegah kepanikan di tengah masyarakat.
Kapolres Tambrauw, AKBP Praja Gandha Wiratama, memastikan bahwa kondisi keamanan pascakejadian relatif terkendali, meskipun kewaspadaan tetap ditingkatkan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, segera melaporkan hal-hal mencurigakan, serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Saat ini, aparat gabungan masih terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku secara profesional dan terukur.
Kunjungan langsung Wakapolda, Gubernur, dan Forkopimda ke Tambrauw menjadi bukti bahwa kehadiran negara bukan sekadar simbol, melainkan langkah nyata dalam merespons ancaman keamanan. Di tengah situasi yang sempat memanas, kombinasi penegakan hukum yang tegas dan pendekatan humanis dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas serta memulihkan rasa aman masyarakat di Papua Barat Daya.**
