Laporan wartawan sorotnews.co.id : Ferry Lesar.
MINAHASA, SULUT – Pasca dilantiknya Deicy Paath resmi memangku jabatan sebagai pejabat eselon 2 definitif Kadis PUPR Provinsi Sulut menggantikan Kadis sebelumnya Alex Watimena oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey Rabu (20/9/2023), kinerja sosok pemimpin wanita ini kuat dugaan bermental korupsi.
Pasalnya, terpantau 3 paket pekerjaan proyek infrastruktur jalan yang anggarannya dibiayai APBD Provinsi Sulut tahun 2023 di wilayah Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa di lokasi tidak terpampang papan proyek.
Hasil pantauan wartawan investigasi Sorot News paket Rehabilitasi Ruas Jalan Tondano-Kembes-Manado seksi 2 dikerjakan CV Gamma Cipta nilai kontrak 2 Miliar tidak dipasang papan proyek.
Begitu pula, paket lainnya Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tondano-Kembes- Manado nilai kontrak Rp100.000.000 lokasi desa Suluan tidak terpampang papan proyek.
Serta paket Rehabilitasi Ruas Jalan Tondano-Kembes-Manado dengan nilai kontrak Rp 200.000.000 Lokasi desa yang sama penyedia jasa sama tidak memasang papan proyek.
Nilai anggaran kedua paket ini volume pekerjaan kurang lebih 50 meter saja dan ketebalan tipis hingga diperkirakan fisik jalan ditenggarai cepat rusak.
Kuat dugaan ketiga paket proyek jalan siluman ini tidak sesuai spesifikasi tentang jalan, disamping ketebalan jalan tidak memenuhi persyaratan teknis, pekerjaan di desa Rumengkor dikerjakan dalam kondisi cuaca hujan hingga berdampak mengurangi daya perekat LPA, bahkan pekerjaan putus-putus serta dibarengi pekerjaan patching sebagian kecil saja.
Sepertinya UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) nomor 14 tahun 2008 diabaikan, pihak rekanan bersama unsur terkait terindikasi sengkongkol melakukan kejahatan, mereka terkesan tidak takut lagi dengan ranah pidana karena secara terang-terangan melakukan dugaan kasus korupsi.
Makanya polemik ini membuat elemen masyarakat resah, kritis dan perlu angkat bicara.
Toni Rattu, warga desa Suluan mengatakan, informasi diterima dari pekerja proyek, hamparan LPA diambil dari sisa material pekerjaan proyek jalan hotmix lainnya.
“Material LPA didatangkan dari lokasi proyek lainnya. Jadi bukan dari AMP tempat memproduksi LPA jalan hotmix,” tukas Toni Rattu,di desa Suluan Kecamatan Tombulu Minahasa.
Ketika dikonfirmasi siapa kontraktor, Satker dan besarnya nilai kontrak, Ia tak mampu menjelaskan secara detail lantaran tidak pernah melihat papan proyek di lokasi pekerjaan.
“Volume pekerjaan panjang sekitar 50 meter, itu pun masih ada spot lain tidak dikerjakan. Entah proyek dikelola oleh instansi mana.” semburnya turut diaminkan Alan Pinangkaan, warga desa yang sama.
Pernyataan sikap juga datang dari Sekretaris LSM LP-KPK Komcab Manado Cahyanto Amos Guntur, menurutnya, proyek yang dibiayai oleh uang rakyat Dinas PUPR Provinsi wajib aturan transparan besarnya anggaran.
“Kadis PUPR Sulut terkesan menyembunyikan nilai kontrak, perilaku ini ingin membodohi rakyat dengan dugaan mengarah ke kasus tindak pidana korupsi,” papar Cahyanto gerah.
Cahyanto mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Polda dan Kejati Sulut baiknya pro aktif turun lokasi melakukan penyelidikan, supaya kasus dugaan korupsi yang viral lewat pemberitaan media bisa diatasi dengan respon cepat.
Ironisnya, Kadis PUPR Provinsi Sulut Deicy Paath dikonfirmasi via aplikasi WhatsApp nomor kontak 08525642XXXX tersambung ada nada dering namun ponsel tidak diangkat, begitu juga dikirim pesan singkat, hingga berita ini naik cetak wartawan sorot news belum memperoleh informasi.
