Laporan wartawan sorotnews.co.id : Agus Arya.
SERANG, BANTEN – Perum BULOG terus menunjukan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui kegiatan monitoring program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan (Banpang) di Provinsi Banten. Kegiatan ini dilaksanakan di dua titik utama, yakni Pasar Rau di Kota Serang dan kantor Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Monitoring ini bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pemerintah, serta menjamin kelancaran dan keberlanjutan penyaluran beras kepada masyarakat penerima manfaat.
Di Pasar Rau, BULOG melakukan monitoring terhadap pendistribusian beras SPHP melalui mitra pedagang eceran. Tim BULOG, bersama perwakilan Dinas Perdagangan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, mengunjungi empat toko beras yang telah menjadi mitra resmi BULOG dalam pendistribusian beras SPHP.
Dalam kunjungan tersebut, tim berdialog langsung dengan para pedagang dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Kehadiran beras SPHP dinilai sangat membantu karena menawarkan kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
“Pasar dan masyarakat merespons sangat baik terhadap beras SPHP ini. Ini menjadi alternatif beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar salah satu pedagang.
Selain melalui pedagang di pasar, masyarakat Kota Serang juga dapat mengakses beras SPHP dan komoditas pangan lainnya melalui layanan drive-thru yang disediakan oleh BULOG Cabang Serang. Layanan ini menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras premium kemasan 5 kg merek Becak, minyak goreng kemasan 1 liter, gula pasir 1 kg, serta Minyak Kita kemasan 1 liter.
“Inovasi seperti drive-thru yang diterapkan di BULOG Cabang Serang menjadi langkah strategis dalam mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap pangan berkualitas,” kata Bambang Prihatmoko, Pemimpin BULOG Wilayah Jakarta.
Monitoring juga dilakukan terhadap penyaluran beras Bantuan Pangan (Banpang) di kantor Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Proses penyaluran dilaksanakan sesuai alur teknis yang ditetapkan, mulai dari pembagian undangan, verifikasi identitas penerima, hingga penginputan data ke dalam sistem aplikasi yang terintegrasi.
Program ini memastikan bahwa beras Banpang diterima langsung oleh Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang datanya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Wakapolda Banten, Brigjen Pol Hengki, yang turut meninjau langsung proses penyaluran, menegaskan pentingnya sinergi antara BULOG dan aparat penegak hukum dalam mendukung keberhasilan program pangan nasional.
“Kami dari POLRI dan TNI akan berkolaborasi untuk mengamankan serta mengawal program dan kebijakan Presiden, khususnya terkait distribusi Bantuan Pangan dan SPHP,” tegasnya.
Program SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 menargetkan penyaluran sebanyak 1,3 juta ton beras, yang disalurkan melalui berbagai jalur, antara lain : Pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Outlet BUMN (BULOG, IDFood, PT Pos Indonesia, PTPN, PIHC), Rumah Pangan Kita (RPK), Toko ritel modern/swalayan, Koperasi instansi pemerintah seperti TNI dan POLRI.
Hingga 2 Agustus 2025, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 189 ribu ton di seluruh Indonesia.
Sementara itu, untuk program Banpang, pemerintah melalui BULOG menyalurkan bantuan beras kepada lebih dari 18,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Setiap PBP mendapatkan alokasi 10 kg beras per bulan untuk bulan Juni dan Juli, yang disalurkan sekaligus, sehingga total bantuan yang diterima setiap PBP sebanyak 20 kg.
Per 2 Agustus 2025, realisasi penyaluran Banpang telah mencapai 270 ribu ton, atau setara 73,96% dari total pagu sebesar 365 ribu ton.
Program SPHP dan Banpang merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan serta memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga beras, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menekan laju inflasi pangan di tengah tantangan ekonomi global dan cuaca ekstrem yang mempengaruhi produksi pertanian.
Keterlibatan lintas sektor mulai dari BULOG, Kementerian Sosial, Bapanas, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga mitra distribusi di lapangan menjadi faktor kunci dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Dengan dukungan semua pihak, kami percaya stabilitas pangan nasional dapat terus dijaga. BULOG akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan akses pangan yang merata,” tutup Bambang Prihatmoko.**
