Laporan wartawan sorotnews.co.id : Suherman.
GARUT, JABAR – Meningkatnya jumlah kasus pekerja migran asal Garut yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri mendorong Pemerintah Kabupaten Garut mengambil langkah tegas. Dalam sebuah pertemuan resmi di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (17/10/2025), Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menerima kunjungan Ketua Umum F-BUMINU SARBUMUSI (Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia), Ali Nurdin, untuk membahas perlindungan pekerja migran.
Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya asal Garut, mulai dari praktik perekrutan ilegal hingga lemahnya sistem tata kelola perlindungan di daerah.
“Banyak laporan masuk terkait warga Garut yang menjadi korban perdagangan orang. Ini terjadi karena sistem perlindungan kita belum optimal. Oleh karena itu, kami ingin mendengar langsung dari organisasi buruh migran seperti F-BUMINU untuk mencari solusi konkret,” kata Bupati Syakur.
Dalam penjelasannya, Bupati Syakur mengungkapkan bahwa dari 15 kasus PMI asal Garut yang ditangani, 12 orang telah berhasil dipulangkan, sementara dua orang masih berada di Kamboja, dan satu orang lainnya masih tertahan di Riyadh, Arab Saudi.
Ia menekankan pentingnya membangun sistem pencegahan, bukan sekadar menunggu kejadian lalu baru bereaksi.
“Pemerintah daerah jangan seperti pemadam kebakaran. Kita harus menyentuh akar persoalan. Sistem tata kelola perlindungan PMI harus kita perbaiki dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Garut juga disebut telah menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, serta F-BUMINU Sarbumusi, guna memastikan proses pemulangan berjalan aman dan cepat.
Ketua Umum F-BUMINU Sarbumusi, Ali Nurdin, menyambut baik langkah proaktif yang ditunjukkan Bupati Garut. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi buruh migran merupakan pendekatan strategis yang harus diperluas.
“Saya sebagai putra daerah Garut merasa bangga, karena Bupati mau turun tangan langsung. Perlindungan pekerja migran bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif. Mereka telah berkontribusi besar bagi pembangunan daerah lewat remitansi, maka sudah sepatutnya mendapat perhatian yang lebih,” ujarnya.
Ali juga menekankan pentingnya mendorong kebijakan migrasi yang inklusif, partisipatif, dan berbasis hak asasi manusia. Menurutnya, semangat yang dibangun di Garut bisa menjadi contoh nasional dalam tata kelola perlindungan pekerja migran.
“Kita sedang membangun gerakan kolektif. Negara tidak boleh bekerja sendiri. Rakyat, komunitas, dan organisasi harus diberi ruang berkontribusi. Kita semua punya tanggung jawab moral dan sosial menjaga martabat para pekerja migran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut, Muksin, yang turut hadir dalam pertemuan, menyatakan sepakat bahwa pendekatan perlindungan selama ini masih cenderung seremonial dan belum menyentuh kebutuhan riil pekerja migran dan keluarganya.
“Jika dilakukan secara parsial, hasilnya hanya formalitas. Perlindungan harus menjadi kekuatan kolektif lintas sektor, lintas lembaga, untuk menghadirkan keadilan sosial bagi para PMI,” ujarnya.
Muksin menegaskan bahwa perjuangan pekerja migran bukan semata-mata soal upah, tetapi juga pengakuan sebagai warga negara yang memiliki hak yang setara, serta berhak atas kehidupan yang bermartabat.
“Setiap PMI yang pergi meninggalkan keluarganya membawa harapan. Mereka bukan sekadar mencari nafkah, tapi mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaan demi masa depan. Sudah seharusnya mereka dilindungi secara menyeluruh,” tutupnya.
Pertemuan ini menandai awal dari upaya serius Pemerintah Kabupaten Garut bersama F-BUMINU SARBUMUSI dan stakeholder lainnya untuk membangun sistem perlindungan pekerja migran yang lebih tangguh dan berpihak pada kemanusiaan. Dengan semangat kolaboratif dan keberpihakan terhadap korban, diharapkan kejadian serupa tidak lagi terulang di masa mendatang.**
