Laporan wartawan sotnews.co.id : Agus Arya.
JAKARTA — Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) Kementerian Keuangan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan terbaik pertama kategori Kementerian/Lembaga pada ajang Forum PAKSI-API Berdaya 2025. Penghargaan tersebut diterima oleh Nur Achmad, Anggota Kehormatan Forum PAKSI-API Danarakca Kementerian Keuangan, dalam acara penganugerahan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta, Sabtu (7/12).
Capaian ini menjadi bukti komitmen Forum PAKSI-API Danarakca Kemenkeu dalam memperkuat gerakan antikorupsi serta membangun ekosistem integritas tidak hanya di lingkungan internal Kementerian Keuangan, tetapi juga di berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Forum PAKSI-API Kemenkeu dinilai sukses mengonsolidasikan peran para penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas melalui berbagai program strategis. Program tersebut meliputi edukasi, sosialisasi, pendampingan, dan kampanye antikorupsi yang dijalankan secara berkelanjutan. Sinergi kuat dengan unit kepatuhan internal di lingkungan Kemenkeu serta kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya menjadi faktor pendukung utama dalam memperkuat capaian ini.
Penghargaan sebagai terbaik pertama kategori Kementerian/Lembaga ini menegaskan bahwa kolaborasi para penyuluh dan agen integritas mampu menghadirkan perubahan nyata. Dampaknya dirasakan dalam penguatan budaya integritas, peningkatan pengawasan, serta perbaikan kualitas layanan publik. Kementerian Keuangan turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Forum PAKSI-API yang terus menjaga semangat “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, sembari menegaskan pentingnya menjadikan integritas sebagai tindakan nyata, bukan sekadar nilai tertulis.
Ke depan, Forum PAKSI-API Danarakca Kemenkeu berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan edukasi antikorupsi, memperkuat jejaring kolaborasi lintas instansi, serta mengembangkan metode penyuluhan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya ini diharapkan semakin memperkokoh budaya antikorupsi sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan berkeadilan.**