Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Dedikasi luar biasa ditunjukkan para crew kapal West Papua Cruiser dan Pacific Trader dalam merawat aset Pemerintah Provinsi Papua Barat sekaligus menjaga kebersihan Dermaga Klalin. Yang patut diapresiasi, komitmen ini mereka lakukan meski selama empat tahun terakhir tidak ada alokasi biaya operasional.
Para crew bahkan kerap mengorbankan gaji mereka yang terbatas untuk membeli bensin dan kebutuhan pokok saat bertugas di dermaga.
“Kami harus menggunakan uang pribadi demi menjaga aset negara ini tetap aman dan terawat,” ungkap salah satu crew, Jumat (25/7/2025).
Salah satu tugas krusial yang dilakukan crew mesin (KKM) adalah memompa air got dalam kamar mesin setiap 4 hari sekali.
“Jika tidak segera dipompa, air akan menumpuk dan berisiko membuat kapal karam di dermaga,” jelas Pak Bas, salah satu crew mesin yang rutin melakukan tugas ini.
Proses perawatan teknis semacam ini sangat vital mengingat usia kedua kapal yang sudah cukup tua. Meski dengan fasilitas terbatas, crew tetap menjaga kapal dalam kondisi operasional yang baik.
Dalam dunia maritim, Perjanjian Kerja Laut (PKL) merupakan dasar hukum wajib bagi setiap pekerja kapal sesuai peraturan perundang-undangan kepelautan. Namun hingga saat ini, kelima belas crew kapal masih menunggu kepastian status hukum mereka.
Mereka berharap Pemerintah Provinsi segera memfasilitasi : PKL yang sah sesuai standar hukum kepelautan, Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Kepastian status kerja jangka panjang.
“Kami ingin bekerja dengan legalitas yang jelas dan mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam undang-undang,” tegas perwakilan crew.
Aksi nyata crew membersihkan lingkungan dermaga setiap Jumat dan berjaga bergiliran hingga pagi hari menunjukkan komitmen tanpa pamrih. Mas Ali dan Pak Viktor yang bermukim di mess dermaga bahkan kerap begadang demi menjaga keamanan kapal.
“Kami melakukan ini karena mencintai aset daerah. Tapi kami juga butuh dukungan Pemerintah agar bisa bekerja dengan layak,” tambah mereka.
Dukungan Pemerintah dalam hal legalitas kerja dan fasilitas dasar akan semakin memotivasi crew untuk terus menjaga aset maritim Papua Barat ini.**