Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex / Red.
JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/08/2025).
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden menegaskan bahwa RAPBN 2026 disusun untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional demi mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Pemerintah yang saya pimpin mencanangkan tujuan utama Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden memaparkan bahwa meskipun kondisi global penuh tantangan, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan positif : Pertumbuhan ekonomi: 5,12%; Konsumsi masyarakat: naik 4,97%; Investasi: tumbuh 6,99%; Ekspor: meningkat hingga 10,67%; Tingkat pengangguran terbuka: turun menjadi 4,76%; Kemiskinan: terus menurun; Lapangan kerja: terus tercipta.
RAPBN 2026 difokuskan pada kesinambungan program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dan memperkuat struktur ekonomi nasional, antara lain : Subsidi pupuk dan pengembangan lumbung pangan; Subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg; Pengembangan energi terbarukan; Percepatan program Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat; Perluasan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan beasiswa LPDP; Peningkatan gaji dan kompetensi guru; Bantuan iuran asuransi kesehatan; Pinjaman berbunga rendah untuk Koperasi Desa Merah Putih; Modernisasi alutsista dan industri pertahanan dalam negeri; Pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat.
Presiden menjelaskan bahwa struktur RAPBN 2026 dirancang dengan proporsi : Belanja negara: Rp3.786,5 triliun; Pendapatan negara: Rp3.147,7 triliun; Defisit: Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari PDB.
“Kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini bisa ditekan sekecil mungkin. Harapan dan cita-cita saya, pada tahun 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di hadapan Majelis ini untuk menyampaikan bahwa Indonesia memiliki APBN yang nol defisit,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menghilangkan kebocoran anggaran, serta optimalisasi pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan pengelolaan sumber daya secara produktif dan berkeadilan.
“Pajak adalah instrumen untuk keadilan dan redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” tegasnya.
Presiden juga menyinggung aset BUMN yang saat ini mencapai lebih dari USD 1.000 triliun, yang idealnya dapat menyumbang minimal USD 50 miliar per tahun terhadap penerimaan negara. Untuk itu, Presiden menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membenahi pengelolaan BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus pembayaran tantiem yang tidak sesuai kinerja.
“Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Kalau untung, harus benar-benar untung, bukan akal-akalan,” tegas Presiden.
Presiden menyatakan bahwa kualitas belanja negara harus menjadi prioritas. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara anggaran yang berdampak nyata pada penciptaan lapangan kerja dan layanan publik akan dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan indikator makroekonomi pada 2026 sebagai berikut : Pertumbuhan ekonomi: 5,4% atau lebih; Inflasi: terkendali di angka 2,5%; Tingkat pengangguran terbuka: 4,44%–4,96%; Tingkat kemiskinan: ditekan ke 6,5%–7,5%; Rasio Gini: 0,377–0,380; Indeks Modal Manusia: ditingkatkan ke level 0,57.
Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan mengajak seluruh kekuatan politik, DPR, dan elemen masyarakat untuk membahas RAPBN 2026 secara terbuka dan konstruktif demi masa depan bangsa.
“Besar harapan kami, pembahasan RAPBN Tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif, dalam semangat gotong royong, demi tercapainya cita-cita Indonesia Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” pungkas Presiden.**
