Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, S.IK., M.AP., menegaskan komitmen jajarannya dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait penguatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Papua Barat Daya pada Jumat (20/2/2026).
Dalam keterangannya, Kapolda menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika politik global yang tidak menentu. Arahan tersebut juga disampaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kapolri dalam berbagai kesempatan, termasuk saat kegiatan rafting TNI–Polri di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Bapak Kapolri menekankan bahwa kebijakan Pemerintah saat ini berfokus pada bagaimana Indonesia mampu bertahan dan tampil kuat di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Kita tidak mengetahui bagaimana dinamika politik dunia ke depan, sehingga ketahanan pangan menjadi salah satu strategi utama yang harus diperkuat,” ujar Kapolda.
Kapolda menjelaskan, secara nasional Polri telah berkontribusi dalam mendukung program swasembada pangan melalui pemanfaatan lahan produktif untuk penanaman jagung sebagai komoditas alternatif selain padi dan beras. Program ini diharapkan mampu memperkuat cadangan pangan serta mendorong kemandirian daerah.
Lebih lanjut, pengembangan program pangan juga diarahkan pada optimalisasi fasilitas pendukung, termasuk rencana pendirian fasilitas pengolahan berbasis badan usaha yang digagas Mabes Polri.
“Di beberapa Polda lain program ini sudah berjalan. Untuk Papua Barat Daya masih dalam tahap perencanaan dan menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mabes Polri. Tentu pelaksanaannya membutuhkan kesiapan internal Polda,” jelasnya.
Namun demikian, Kapolda mengakui bahwa Polda Papua Barat Daya masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dari sisi sarana dan prasarana. Status lahan untuk pembangunan kantor definitif Polda disebut belum sepenuhnya tuntas, baik secara administrasi maupun pembiayaan dari pemerintah daerah.
“Kita masih menempati kantor sementara, dan lahan untuk pembangunan Polda pun belum sepenuhnya jelas status pembayarannya. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung pengembangan program-program strategis,” ungkapnya.
Selain ketahanan pangan, Kapolda juga menyoroti program “perang terhadap sampah” yang sebelumnya dicanangkan pimpinan Polri dalam kegiatan di Sentul. Program tersebut telah ditindaklanjuti oleh jajaran Polda Papua Barat Daya, termasuk Direktorat Polairud dan satuan kewilayahan.
“Kebersihan adalah bagian dari iman. Lingkungan yang bersih akan mendukung masyarakat hidup lebih sehat. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif,” tegasnya.
Dalam aspek keamanan, Kapolda memastikan bahwa jajarannya akan meningkatkan patroli dan pengawasan menjelang bulan suci Ramadan. Ia menyebut, periode tersebut biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perjalanan dan mudik, sehingga diperlukan langkah-langkah preventif guna mencegah tindak kriminalitas.
Masyarakat yang berencana meninggalkan rumah dalam waktu lama diimbau untuk berkoordinasi dengan Polsek terdekat agar dapat dimasukkan dalam daftar patroli pengamanan.
Selain itu, penertiban peredaran minuman keras (miras) tanpa izin juga menjadi perhatian serius. Para Kapolres di wilayah Papua Barat Daya telah diperintahkan untuk menindaklanjuti peredaran miras ilegal guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
“Ini bagian dari upaya kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya bagi umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa,” tutup Kapolda.
Dengan berbagai langkah tersebut, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga stabilitas keamanan daerah, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah demi ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.**
