Laporan wartawan sorotnews.co.id : Rico Ananta.
BANDUNG, JABAR – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam mengawal dan mengoordinasikan hasil-hasil penting dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 ke dalam kebijakan nasional. Langkah ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi dan Publikasi Hasil KTT BRICS Pilar Polkam, yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/8).
Dalam forum tersebut, Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, menyampaikan bahwa berbagai isu yang dibahas dalam KTT BRICS sangat erat kaitannya dengan tugas dan mandat Kemenko Polkam, khususnya dalam hal koordinasi dan sinkronisasi kebijakan politik dan keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Rapat koordinasi ini memiliki relevansi strategis dengan tugas Kemenko Polkam dalam mengoordinasikan kebijakan politik dan keamanan lintas kementerian/lembaga. Hasil-hasil KTT BRICS harus dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional yang sinergis dan responsif terhadap dinamika global,” ujar Adi Winarso.
Sebagaimana diketahui, KTT BRICS ke-17 telah diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6–7 Juli 2025. Pertemuan tahunan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), yang kini juga diperluas dengan sejumlah anggota baru, menghasilkan sejumlah keputusan penting dalam tiga tema utama :
1. Perdamaian, Keamanan, dan Reformasi Tata Kelola Global
2. Penguatan Multilateralisme dalam Urusan Ekonomi, Keuangan, dan Kecerdasan Buatan (AI)
3. Isu Lingkungan, COP 30, dan Kesehatan Global.
Adi Winarso menegaskan bahwa isu-isu tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan berdampak terhadap kepentingan nasional Indonesia, sehingga memerlukan tindak lanjut konkret dalam bentuk kebijakan domestik dan strategi kerja sama internasional.
Dalam konteks Pilar Politik dan Keamanan, Kemenko Polhukam menyoroti beberapa forum penting yang menjadi bagian dari rangkaian KTT BRICS:
Pertemuan Sherpa BRICS yang menjadi dasar pembahasan strategis lintas isu, termasuk politik dan keamanan global.
Working Group Anti-Corruption, ICTs, Counter-Terrorism, dan Anti-Money Laundering, yang sejalan dengan prioritas Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan kejahatan transnasional.
Pertemuan Para Penasihat Keamanan Nasional (National Security Advisors Meeting) dan Meeting of Ministers of Foreign Affairs, yang menjadi wadah diskusi strategis terkait tantangan keamanan global dan regional.
“Hasil-hasil dari forum-forum ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Kemenko Polhukam dalam merumuskan rekomendasi kebijakan luar negeri dan keamanan yang proaktif dan adaptif terhadap dinamika internasional,” jelas Adi.
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga terkait, antara lain Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat memperkuat respons Indonesia terhadap isu-isu global yang menjadi perhatian BRICS, sekaligus memperluas jejaring kerja sama multilateral Indonesia dalam forum-forum strategis dunia.**
