Laporan wartawan sorotnews.co.id : Endi Tarwadi.
MATARAM, NTB – Tokoh NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, menegaskan komitmen penerapan sistem merit dalam tata kelola birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) .
Penegasan tersebut disampaikan dalam wawancara bersama wartawan Sorotnews.co.id di Mataram, terkait arah kebijakan pemerintahan dan penguatan reformasi birokrasi di daerah.
Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa meritokrasi menjadi salah satu prinsip dasar dalam penataan birokrasi. Menurutnya, pengisian jabatan harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Prinsipnya sederhana, jabatan harus diisi oleh mereka yang memiliki kapasitas dan integritas. Sistem harus memastikan proses itu berjalan objektif dan transparan,” ujar Iqbal.
Ia menjelaskan, sejumlah langkah telah dan akan dijalankan untuk memperkuat sistem tersebut, di antaranya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas struktur pemerintahan.
Selain itu, mekanisme seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi juga diterapkan sebagai ruang kompetisi yang sehat bagi ASN yang memenuhi persyaratan.
“Kami ingin memberi kesempatan yang sama kepada ASN terbaik untuk mengikuti proses seleksi secara terbuka, sehingga yang terpilih benar-benar berdasarkan kemampuan,” katanya.
Sementara itu, Indah Dhamayanti Putri menambahkan bahwa dalam proses seleksi jabatan juga diterapkan mekanisme pemaparan gagasan atau uji kompetensi yang menilai visi, inovasi, serta kapasitas manajerial calon pejabat.
“Setiap calon pejabat harus mampu memaparkan program dan gagasannya. Dari situ dapat dinilai kesiapan dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas,” ujar Indah.
Menurutnya, penguatan sistem merit bukan hanya soal pengisian jabatan, tetapi juga membangun budaya kerja yang menempatkan integritas dan kinerja sebagai tolok ukur utama.
“Kami ingin birokrasi yang profesional, bermartabat, dan dipercaya masyarakat. Itu hanya bisa terwujud jika sistemnya dibangun dengan prinsip yang jelas dan konsisten,” ucapnya.
Keduanya mengakui bahwa penerapan sistem merit membutuhkan proses dan konsistensi, serta pengawasan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan langkah tersebut, Iqbal dan Indah berharap tata kelola pemerintahan di NTB semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.
Wawancara ini menjadi bagian dari komitmen Sorotnews.co.id dalam menghadirkan informasi yang berimbang, akurat, dan berdasarkan pernyataan langsung narasumber.**
