Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Kota Sorong dilanda kericuhan sejak Rabu pagi (27/8/2025) hingga sore hari. Aksi massa meletus sebagai bentuk protes terhadap pemindahan empat tahanan politik Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) berinisial AAG, NM, MS, dan PR ke Makassar untuk menjalani persidangan.
Kabar pemindahan para tahanan tersebut memicu amarah warga. Sejak pagi, massa turun ke jalan membawa spanduk, membakar ban, dan menutup akses lalu lintas di sejumlah titik vital Kota Sorong. Beberapa ruas jalan utama lumpuh total, termasuk kawasan Halte Malanu (ASPEN – Kelapa Dua).
Amukan massa kemudian merembet ke fasilitas Pemerintahan. Kantor Wali Kota Sorong, Kantor Gubernur Papua Barat Daya, hingga kediaman pribadi Gubernur menjadi sasaran perusakan. Sejumlah kaca jendela pecah, pintu kantor jebol, fasilitas perkantoran rusak, bahkan kendaraan dinas gubernur ikut dirusak.
“Ini bentuk kekecewaan masyarakat. Kenapa tahanan politik orang Papua harus diadili jauh di Makassar, bukan di tanah sendiri?,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga sore, situasi masih tegang. Aparat keamanan Polri dengan peralatan lengkap berhadap-hadapan dengan massa yang menolak membubarkan diri. Suasana mencekam membuat aktivitas masyarakat sekitar lumpuh. Banyak toko tutup lebih awal, sementara arus lalu lintas di jalur utama Malanu terhenti total.
Upaya negosiasi antara aparat dan perwakilan massa terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Beberapa kali aparat terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang semakin beringas.
Keempat tahanan politik NFRPB yang dipindahkan ke Makassar disebut terlibat dalam aktivitas politik yang dianggap mengancam Kedaulatan Negara. Pemindahan mereka dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses persidangan. Namun langkah ini justru memicu gelombang protes, karena dianggap menjauhkan para tahanan dari keluarga dan tanah kelahiran.
Aparat masih bersiaga di sejumlah titik rawan. Pemerintah Daerah diminta segera memberikan penjelasan resmi untuk meredakan ketegangan. Sejumlah tokoh masyarakat dan agama juga diharapkan turun tangan menenangkan warga.
Kericuhan ini menjadi catatan serius bagi stabilitas keamanan di Papua Barat Daya. Selain mengganggu ketertiban umum, eskalasi yang terjadi juga dinilai mencoreng wibawa Pemerintah Daerah di mata publik.**