Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex/Red.
JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Letjen TNI (Purn) AM Putranto, menerima audiensi Bupati Waropen, Yermias Bisai, bersama sejumlah perwakilan tokoh masyarakat di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).
Pertemuan ini difokuskan pada upaya percepatan penetapan satu distrik yang belum definitif serta dorongan terhadap peningkatan investasi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Waropen, Papua.
Turut hadir mendampingi Kepala Staf dalam pertemuan tersebut, Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Mayjen TNI (Purn) Kasuri serta Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Hendra Hadiana.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan dukungannya terhadap percepatan penyelesaian administrasi satu distrik di Waropen yang hingga kini belum ditetapkan secara definitif. Ia menegaskan bahwa KSP akan mendorong percepatan ini melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Penyelesaian status administratif ini penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat distrik serta mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar AM Putranto.
Pemerintah Kabupaten Waropen juga memaparkan sejumlah rencana strategis yang tengah diusulkan, antara lain pembangunan fasilitas mooring dolphin di Pelabuhan Waren dan revitalisasi Bandara Botawa. Kedua proyek ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar arus logistik, serta membuka peluang investasi baru di sektor maritim dan transportasi udara.
Menanggapi hal tersebut, KSP menyatakan akan mengawal dan memfasilitasi proses percepatan pembangunan melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
“KSP akan terus melakukan pendampingan dan komunikasi intensif agar usulan pembangunan dari daerah, termasuk Waropen, mendapat dukungan lintas kementerian dan dapat segera terealisasi,” kata Plt. Deputi IV, Mayjen TNI (Purn) Kasuri.
Aktivasi kembali Bandara Botawa juga menjadi fokus dalam pertemuan tersebut, mengingat perannya yang vital dalam membuka aksesibilitas daerah yang selama ini tergolong sulit dijangkau melalui jalur darat maupun laut.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia serta memastikan setiap daerah memiliki hak dan akses yang setara terhadap pelayanan publik, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.**