Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
BINTUNI, PAPUA BARAT — Kekecewaan mendalam disampaikan masyarakat Distrik Babo terhadap sikap dan kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Pusat yang dinilai abai, tidak adil, dan tidak bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Salah satu bentuk kelalaian paling nyata adalah kondisi Dermaga Babo yang hingga kini rusak parah dan dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun tanpa perbaikan total, Minggu (14/12/2025).
Tokoh Masyarakat Babo menilai Pemerintah hanya hadir saat menerima Dana Bagi Hasil (DBH) serta mengeruk kekayaan Sumber Daya Alam Babo, namun menghilang ketika rakyat membutuhkan pembangunan nyata. Padahal, Dermaga Babo merupakan urat nadi transportasi dan perekonomian masyarakat, yang menjadi jalur utama keluar-masuk barang, bahan pokok, hasil laut, serta mobilitas warga.
“Kami lelah dengan janji. Setiap tahun hasil kekayaan daerah diambil, DBH terus mengalir ke Pemerintah, tetapi dermaga kami tetap rusak. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” tegas salah satu tokoh masyarakat Babo.
Kondisi dermaga yang memprihatinkan tersebut dapat membahayakan keselamatan warga Babo, khususnya nelayan, pedagang, dan penumpang kapal. Selain itu, kerusakan infrastruktur ini juga berdampak langsung pada mahalnya harga kebutuhan pokok akibat terganggunya distribusi logistik ke wilayah Babo.
Selain itu, Tokoh Pemuda Babo menilai ketiadaan perbaikan total menunjukkan lemahnya komitmen Pemerintah dalam membangun wilayah pesisir dan daerah penghasil. Mereka menyebut pembangunan di Babo selama ini hanya menjadi objek wacana dan janji politik, tanpa realisasi yang jelas dan terukur.
“Kalau pemerintah serius membangun Papua, seharusnya dermaga seperti ini menjadi prioritas. Jangan hanya datang ambil hasil alam, lalu tinggalkan rakyat hidup dengan fasilitas yang rusak,” ujar Tokoh Pemuda dengan nada kecewa.
Atas kondisi tersebut, masyarakat Babo mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat untuk segera turun langsung ke lapangan, melakukan audit kondisi infrastruktur, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan total Dermaga Babo, bukan sekadar janji belaka.
Mahasiswa asal Babo menegaskan, apabila tuntutan ini terus diabaikan, maka kepercayaan masyarakat Babo terhadap Pemerintah akan semakin runtuh, dan Babo akan menjadi contoh nyata ketimpangan pembangunan di daerah Penghasil Kekayaan Alam yang selama ini hanya dijadikan ladang eksploitasi tanpa keadilan pembangunan.**
