Laporan wartawan sorotnews.co.id : Erpan.
SBB, MALUKU – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, (SBB) resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD setempat.
Penyampaian ini menjadi wujud nyata akuntabilitas pemerintah daerah atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun terakhir. Pantauan media ini’ Selasa, (07/04/2026)
Dalam pidatonya, Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selfinus Kainama, S.Pd bahwa LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik.
“Tahun 2025 merupakan fase awal dalam perjalanan pembangunan daerah pada periode perencanaan yang baru. Oleh karena itu, berbagai kebijakan diarahkan untuk membangun fondasi kuat menuju pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing berbasis potensi lokal,” ujar Wakil Bupati.
Secara teknis, kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 dinilai cukup optimal. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah menetapkan target sebesar Rp964,4 miliar dan berhasil merealisasikan Rp918,4 miliar atau mencapai 95,23 persen.
Angka ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer berjalan cukup efektif, meski masih terdapat ruang untuk peningkatan di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, untuk sisi belanja daerah, dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp1,03 triliun, realisasinya mencapai Rp905,8 miliar atau sekitar 87,72 persen. Penyerapan ini dinilai sudah berjalan baik, kendati masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang menjadi catatan untuk perbaikan ke depan.
“Capaian ini tidak terlepas dari komitmen kami menjaga keseimbangan antara efektivitas program dan kehati-hatian fiskal, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten SBB akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok wilayah.
Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci utama agar target-target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai harapan bersama.**
