Laporan wartawan sorotnews.co.id : Asep Suebu.
SORONG, PBD – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, melontarkan kritik keras terhadap dugaan ketidaktransparanan dalam pengadaan seragam di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pengadaan seragam anggota DPR Papua Barat Daya serta seragam staf Sekretariat Dewan yang diduga menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah.
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon WhatsApp pada Senin (19/1/2026), Paul mengungkapkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengadaan seragam anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, tetapi juga mencakup pengadaan seragam staf Sekretariat Dewan dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta. Hingga saat ini, menurutnya, belum ada penjelasan terbuka maupun pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
“Ini bukan sekadar persoalan baju seragam DPR Provinsi Papua Barat Daya. Ada juga pengadaan seragam staf Sekretariat Dewan dengan nilai sekitar Rp500 juta yang sampai hari ini tidak jelas pertanggungjawabannya. Anggaran sebesar ini harus dijelaskan secara rinci kepada publik,” tegas Paul.
Paul menilai pengadaan tersebut mustahil dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses koordinasi, konsultasi, serta persetujuan dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan. Karena itu, ia menekankan agar penyelidikan tidak berhenti pada satu institusi atau individu semata, melainkan menelusuri secara menyeluruh rantai pengambilan keputusan, mekanisme penganggaran, hingga aliran dana yang digunakan.
“Tidak mungkin DPR berjalan sendiri tanpa koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksekutif maupun sekretariat. Oleh karena itu, aliran dana pengadaan seragam DPR Provinsi Papua Barat Daya harus dibuka dan ditelusuri secara transparan, dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Paul menyatakan kekecewaannya apabila dugaan kejanggalan ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum di daerah. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam apabila persoalan tersebut dibiarkan tanpa kejelasan hukum.
“Jika kasus ini tidak diperiksa secara sungguh-sungguh, saya akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Saya siap melaporkannya langsung ke Kapolri dan Bareskrim agar ada intervensi serta penegakan hukum yang tegas,” tandasnya.
Menurut Paul, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik merupakan kewajiban mutlak, terlebih bagi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru yang tengah membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
Ia berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret dan profesional untuk mengusut dugaan kejanggalan tersebut, guna memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPR Provinsi Papua Barat Daya maupun Sekretariat Dewan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kejanggalan pengadaan seragam tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi.**
