Laporan wartawan sorotnews.co.id : Tim.
PEKALONGAN, JATENG – Pembangunan Puskesmas Wiradesa tengah menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan kuat bahwa proyek tersebut tidak sesuai dengan bestek yang telah ditetapkan. Dugaan ini mencuat setelah terlihat penggunaan adukan beton yang dilakukan secara manual menggunakan cangkul, bukan alat pengaduk molen yang menjadi standar dalam pekerjaan konstruksi.
Tidak hanya itu, proyek ini juga dicurigai sebagai proyek “siluman” karena minimnya transparansi. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja tidak menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
Sadyo, yang mengaku sebagai pelaksana proyek, saat ditemui di lokasi memberikan penjelasan terkait metode yang digunakan. Menurutnya, penggunaan cara manual tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
“Anggaran kecil yang penting itu speknya saya takar, di cek saja. Itu pasirnya seharusnya lokal, tapi saya tidak mau karena kadar lumpurnya tinggi,” ujarnya,Senin(10/6/24).
Sadyo juga menjelaskan alasan tidak digunakannya APD oleh para pekerja. Ia menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah mendaftarkan para pekerja ke asuransi BPJS.
“Kita fokusnya kita daftarkan asuransi BPJS karena kita bekerja di jalan, kalau terjadi sesuatu nanti saya yang di seret-seret dan untuk APD memang belum,” ungkap Sadyo.
Upaya Sorotnews untuk mendapatkan klarifikasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Puskesmas Wiradesa menemui jalan buntu. Dua kali dicoba untuk mengonfirmasi, PPKOM tidak berada di tempat. Menurut keterangan pegawai Tata Usaha (TU), kepala puskesmas sedang sakit.
Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat terkait pengawasan dan pelaksanaan proyek pemerintah yang seharusnya memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menyikapi isu ini, untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh uang rakyat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.*
