Laporan wartawan sorotnews.co.id : S.Ranex/Red.
JAKARTA – Pemerintah Pusat menggelar rapat koordinasi nasional bersama seluruh kepala daerah sebagai respons atas situasi keamanan pasca terjadinya gelombang demonstrasi di Jakarta dan berbagai wilayah lainnya yang sempat disertai aksi anarkis dan penjarahan.
Rapat koordinasi yang dilangsungkan pada Selasa (2/9/2025) ini dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, serta dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan pada 31 Agustus 2025. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat adalah bagian dari hak konstitusional, namun harus dijalankan secara damai, tertib, dan dalam koridor hukum yang berlaku.
“Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, tetapi tidak boleh disalahgunakan hingga menimbulkan kerusakan, keresahan, atau kerugian bagi masyarakat luas,” demikian pernyataan Presiden yang dikutip dalam rapat tersebut.
Presiden juga menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika sosial yang berkembang, terutama menjelang pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah.
Dalam paparannya, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto meminta seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah masing-masing serta memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan jajaran aparat keamanan TNI-Polri.
“Kita harus sigap menjaga stabilitas di daerah masing-masing. Jangan beri ruang bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa atau mengganggu ketertiban umum,” tegas AM Putranto.
Ia juga menekankan bahwa keamanan dan ketertiban adalah fondasi utama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program prioritas Presiden, yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia mengimbau agar semua pihak, termasuk elemen masyarakat sipil, tetap menyalurkan aspirasi dengan cara-cara yang santun dan konstruktif.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggarisbawahi bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting dalam menjaga rantai distribusi pangan serta ketahanan ekonomi nasional.
Rakor ini juga menjadi momen konsolidasi nasional untuk meredam potensi lanjutan ketegangan sosial dan memastikan setiap pemerintah daerah memiliki kesiapan dalam menghadapi dinamika di lapangan.
Dalam penutupan rakor, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional. Ia juga mengajak media dan masyarakat untuk bersama-sama membangun suasana yang kondusif dan menjauhi provokasi serta hoaks.
“Kita perlu kedewasaan kolektif dalam berdemokrasi. Mari kita jaga Indonesia agar tetap damai, bersatu, dan fokus pada pembangunan,” pungkas Hasan.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keamanan nasional, melindungi hak masyarakat, dan menjamin bahwa demokrasi tetap berjalan beriringan dengan ketertiban serta etika publik.**
