Laporan wartawan sorotnews.co.id : Andri HH.
KAB. TASIKMALAYA, JABAR – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait percepatan penyerahan ijazah tanpa kendala administratif dinilai menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan sekolah swasta. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 3597/PK.03.04.04/SEKRE yang mengatur percepatan penyerahan ijazah bagi lulusan SMA, SMK, dan SLB tahun pelajaran 2023/2024.
Kepala SMK Daaruda’wah Tasikmalaya, Ai Siti Rohmah, S.E., M.M., mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut telah memunculkan kesalahpahaman di masyarakat. Banyak orang tua siswa menganggap bahwa sekolah swasta kini sepenuhnya gratis dan dibiayai pemerintah.
“Wacana penahanan ijazah ini menciptakan anggapan bahwa sekolah swasta tak lagi membutuhkan biaya dari orang tua. Padahal, dana BOS dan BPMU yang kami terima belum mencukupi seluruh kebutuhan operasional,” jelas Ai Siti saat ditemui di lingkungan sekolah, Jumat (11/07/2025).
Menurutnya, dampak dari miskonsepsi ini cukup signifikan. Partisipasi Pembiayaan Pendidikan di tahun ajaran 2024/2025 mengalami penurunan drastis karena banyak orang tua yang menolak membayar kontribusi, dengan keyakinan bahwa seluruh biaya sudah ditanggung pemerintah.
Selain persoalan pembiayaan, jumlah pendaftar baru di SMK Daaruda’wah juga mengalami penurunan. Tahun ini hanya tercatat 60 siswa baru, dibandingkan 86 siswa pada tahun sebelumnya.
“Banyak orang tua datang dengan ekspektasi pendidikan gratis, bahkan untuk program keahlian tertentu yang sebenarnya membutuhkan biaya operasional tinggi,” tambahnya.
Ai Siti menegaskan, jika pemerintah benar-benar ingin menggratiskan pendidikan, maka kebijakan tersebut harus disertai perhitungan realistis berdasarkan standar biaya masing-masing jurusan di SMK.
Untuk menghindari kesalahpahaman yang lebih luas, Ai Siti meminta Gubernur Jawa Barat untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai posisi sekolah swasta dalam sistem pendidikan saat ini.
“Kami sangat berharap Pak Gubernur bisa menyampaikan penegasan bahwa sekolah swasta masih membutuhkan dukungan pembiayaan dari masyarakat,” tegasnya.
Meski tengah menghadapi tantangan, SMK Daaruda’wah tetap melangsungkan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 dengan lancar dan antusiasme tinggi dari siswa baru.
Ai juga mengingatkan bahwa sekolah swasta memiliki peran penting dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya dijangkau sekolah negeri. Oleh karena itu, ia mendorong adanya perlakuan yang adil dalam hal pembiayaan dan dukungan dari pemerintah.
“Kalau masyarakat mulai menganggap sekolah swasta setara dengan negeri, maka bantuan dan dukungan pemerintah juga seharusnya disetarakan,” pungkasnya.**
